Janji! Pemerintah Tak Akan Gunakan Pinjaman Jangka Panjang Untuk Bangun Ibu Kota Baru

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah berjanji akan menghindari penggunaan utang jangka panjang untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) soal sumber dana pembangunan ibu kota.

“Kami juga menghindari utang jangka panjang,” ujar Suharso Selasa 18 Januari 2022.

Selain itu ia akan menggunakan berbagai macam skema pembiayaan. Sehingga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota di Kalimantan.

“Kami akan adaptasi model pembiayaan sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN tapi justru menambah aset pemerintah sedemikian rupa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI yang disiarkan secara online.

Suharso mengklaim akan menghitung pendanaan dengan sangat rinci agar tepat sasaran beserta dengan sumber anggaran tersebut.

“Pemerintah tajam untuk ini agar tidak merugikan anak dan cucu ke depan. Jadi kami perhitungkan dengan penuh telaten,” ujar Suharso tegas.

Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah sebelumnya disebut-sebut akan menggunakan porsi APBN hingga 53 persen dalam pembangunan IKN.

Dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp466 triliun. Ini berarti dana yang harus diambil dari kas APBN lebih besar dari Rp200 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya Rp80 triliun atau 19 persen dari total kebutuhan IKN.

Info itu diambil dari laman resmi ikn.go.id Senin 17 Januari 2022. Namun telah dihapus pada Selasa 18 Januari 2022.