Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Konsep pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digadang-gadang akan menjadi forest city alias kota hutan. Sehingga tak perlu khawatir pemindahan ibu kota akan mengikis hutan pulau Kalimantan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang mengakui 80 persen dari luas ibu kota akan tetap menjadi hutan.
“Dua puluh persen akan menjadi build up area dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest city atau kota hutan.” ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 2 Februari 2022.
Suharso menjelaskan bahwa dengan total luas lahan ibu kota sebesar 256.000 hektare. Lahan yang dibangun sebagai kawasan pengembangan seluas 199.000 hektare. Tetapi tetap mempertahankan wilayah hutannya.
Selanjutnya kedepan pembangunan ibu kota diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di bagian timur Indonesia
- Makassar Sokong IKN Lewat Makassar Investment Forum 2024
- Rocky Gerung 'Sentil' Jokowi, Ruhut Sitompul Pasang Badan: Siraja Dungu Kapan Bisa Ngaca!
- Jokowi ke China, Rocky Gerung Sebut Pinjaman Uang Untuk Indonesia!
- Mahasiswa Palsukan Tanda Tangan Soal Gugatan UU IKN, Mahkamah Konstitusi Beri 2 Pilihan: Bagaimana?
- Mahkamah Konstitusi Temukan Pemalsuan Tanda Tangan Soal Gugatan UU IKN, Warganet: Mahasewa Apa Mahasiswa?
“Sehingga pembangunan ibu kota negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja, tetapi termasuk yang di dalamnya adalah pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan timur Indonesia dimana posisi ibu kota negara pada saat nanti akan menjadi triangle dengan kota Balikpapan dan Samarinda,” jelas Suharso dilansir dari CNN Indonesia.
Pada saat itu pihak PPN/Bappenas bersama KPK melakukan pembahasan rencana pengawalan pembangunan IKN yang sudah disahkan oleh DPR.
Pemerintah melalui Suharso mengatakan akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk terus mengawasi pembangunan IKN agar tetap bersih dari segala praktik korupsi.
Untuk itu KPK sudah masuk ke tim kerja yang ikut mengawasi persiapan, perencanaan, dan pembangunan IKN agar bisa mencegah biaya lahan dan harga-harga yang membengkak pada proses pembangunan IKN.
“Jadi, kami harap KPK melakukan pencegahan dalam setiap tahap pembangunan IKN ini agar tidak ada peluang korupsi,” ujar Suharso.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.