Terkini.id, Makassar – Jelang akhir penerimaan peserta didik baru atau PPDB Makassar 2020/2021 jalur zonasi, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menyarankan adanya perpanjangan jalur zonasi hingga sepekan ke depan.
Hal ini diusulkan setelah melihat banyaknya persoalan sejak awal PPDB daring diberlakukan. Terlebih masing-masing SKPD yang menangani persoalan tersebut dianggap saling lempar tanggung jawab.
Wahab menyarankan dua solusi, yaitu tidak membatasi jam pendaftaran kemudian melakulan perpanjangan waktu pendaftaran.
“Jam pendaftaran diperpanjang sampai pukul 12 malam, kedua, ditambah lagi satu minggu PPDB, kenapa bisa supaya kita tidak mendapat somasi dari rakyat,” kata dia di Kantor DPRD Makassar, Jumat, 17 Juli 2020.
Wahab khawatir bisa saja ada masyarakat yang tidak terakomodasi dengan sistem yang kacau saat ini, hal ini akan merusak citra pemerintah apalagi jika benar-benar ada yang melakukan somasi.
- Hasil FIFA Matchday: Timnas Indonesia Kalahkan Burundi 3-1
- Pemkot Makassar Agendakan Program Ramadhan, Salat Subuh Hingga Tarawih Berjamaah
- Ngopi Santai, Outlet Kopi Recomended di Kota Makassar
- Rp150 Miliar Telah Dialokasikan Pemprov untuk Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo
- Kunjungi Pasar Tradisional, Gubernur Sulsel Pastikan Harga Bahan Pokok Terkendali
Lebih jauh, Wahab menyayangkan sikap kedua dinas, yaitu Disdik dan Diskominfo yang hingga sekarang masih merasa saling menuding terkait persoalan PPDB.
Semestinya, kata Wahab, kedua SKPD tersebut bisa saling memahami peran masing-masing. Perlu saling berembuk untuk mencari solusi yang tepat untuk persoalan ini.
Wahab menganggap beberapa siswa masih tidak bisa menggunakan haknya lantaran kesalahan dari pemerintah sendiri, sehingga semestinya ada toleransi khusus yang diberikan ke mereka.
“Hanya karena persoalan waktu nda bisa kita toleransi, orang sholat saja ada toleransinya masa ini sok kaku banget kalah-kalah Tuhan, kalau memang tidak bisa dengan sistem saat ini bikin toleransi tambah satu Minggu, saya tidak mau tau peduli setan kalian, mau capek mau apa, kalau nda sanggup buat pengunduran diri,” kata Wahab.
Wahab mengaku persoalan ini semestinya bisa jauh-jauh hari diantisipasi, lantaran beberapa orang tua siswa mulai mengeluhkan hal ini. Ia meminta semestinya pemerintah peka dengan nasib mereka.
Sebelumnya, PPDB daring sempat menuai protes dari orang tua siswa yang protes akibat tidak bisa diakses di hari pertama penerapan PPDB jalur Zonasi. Padahal hal ini telah diantisipasi oleh Dewan melalui RDP dua hari sebelumnya, akibat terjadi hal serupa di jalur non zonasi.
Selain itu, persoalan kesalahan koordinat juga banyak dilaporkan oleh orang tua siswa. Persoalan ini jelas akan mempengaruhi kelulusan jika pemerintah tidak teliti dalam melihat hal ini.