Jika Tak Sejalan dengan Ideologi Bangsa, Jokowi Akan Larang FPI Eksis di Indonesia

Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Terkini.id, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk melarang eksistensi kelompok Front Pembela Indonesia (FPI) selama 5 tahun masa kepemimpinannya mendatang.

Hal itu diungkapkan Presiden saat melayani wawancara jurnalis The Associated Press pada Jumat, 26 Juli 2019, kemarin.

Dalam wawancara dengan media Amerika itu, Presiden Jokowi mengatakan bisa saja dia melarang kelompok Front Pembela Islam selama masa lima tahun kepemimpinannya ke depan.

“Larangan itu mungkin, jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi, dikutip dari Sindonews, Sabtu, 27 Juli 2019.

Pada wawancara tersebut, Jokowi juga mengatakan dirinya dengan senang hati mengundang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump untuk mengunjungi Jakarta.

“Dengan senang hati pemerintah mengundang Trump untuk mengunjungi Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini yakin masyarakat Indonesia juga akan menyambut Trump jika pemimpin Amerika itu bersedia berkunjung.

Izin FPI telah berakhir per 20 Juni 2019

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi di 2017 lalu juga melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) eksis di Indonesia. HTI diketahui merupakan sebuah kelompok yang berkampanye untuk kekhalifahan global.

Sekadar diketahui, hingga saat ini ormas Front Pembela Islam (FPI) bentukan Habib Rizieq Syihab masih mengurus perpanjangan izin ke pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Izin ormas FPI sudah habis per 20 Juni 2019.

“Kemudian untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak,” kata Menko Polhukam Wiranto pada Jumat, 19 Juli 2019 lalu, dikutip dari Detik.

“Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak,” terang Wiranto.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Wakil Bupati TSY Kukuhkan TPAKD Bulukumba

Terkini.id,Bulukumba - Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto mengukuhkan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bulukumba. TPAKD ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku