Mitra Terkini
Terkini.id, Kalimantan – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Timur hari ini, Selasa, 24 Agustus 2021.
Namun, sebelum kedatangan Jokowi, masyarakat sampai mahasiswa justru tak terima kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut dengan melakukan aksi unjuk rasa.
Salah satu yang menggelar aksi tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Mulawarman (Unmul) di kawasan flyover Jalan Juanda Kota Samarinda pada Senin, 23 Agustus sore kemarin.
Melansir Tribun, terdapat sebuah spanduk besar di flyover yang menyatakan penolakan atas kedatangan Presiden Jokowi.
Ikzan Nopardi selaku Presiden BEM Unmul mengatakan bahwa ada beberapa catatan merah yang dilakukan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
- Wawali Makassar AMI Terima Audiensi MPM UNM, Bahas Pekan Parlemen 2026
- Bupati Barru Jadi Narasumber Diskusi Analisis Perbandingan Mekanisme Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia
- AI Ancam Demokrasi? DPRD Makassar Bahas Regulasi
- Wajah Kelam UNM: Arogansi Birokrasi dan Kegagalan Melindungi Hak Mahasiswa
- DKPP Ingatkan Penyelenggara Tegak Lurus pada Demokrasi di Pemilu 2024
Salah satu yang disorot adalah terkait kriminalisasi masyarakat adat di Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur.
Ia menyoroti penampilan Jokowi saat setiap perayaan HUT RI memakai pakaian adat sebagai bentuk apresiasi.
Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan perlakuan pemerintah di lapangan.
Ikzan menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat adat yang menjadi korban represif dan kriminalisasi oleh aparat.
“Bagaimana presiden kita bisa membanggakan adat, namun fakta yang terjadi masyarakat adat dikriminalisasi, hutan yang hilang akibat investasi. Salah satunya masyarakat adat Long Bentuq di Kutai Timur,” jelasnya.
Kriminalisasi itu dirasakan oleh tiga tokoh Dayak Modang di kawasan desa tersebut. Mereka ditahan atas dugaan pemortalan jalan perusahaan sawit yang ada di kawasan tersebut.
Masyarakat adat itu mengklaim bahwa lahan sawit telah dirampas paksa oleh perusahaan sawit.
Selain dari itu, beberapa ‘rapor merah’ Jokowi juga sempat disinggung oleh Presiden BEM tersebut.
Salah satunya yaitu kasus pemberantasan korupsi yang dinilai lemah di periode kedua pemerintahan Jokowi.
Ia menyoroti soal survei dan indeks persepsi korupsi di Indonesia dari Transparency Interational Indonesia.
“Artinya komitmen pemberantasan korupsi tidak baik. Hal itu diperkuat dengan pelemahan KPK,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.