Jokowi Dituding Perintahkan Penonaktifan Novel Baswedan dkk, Ferdinand: Ini Hanya Opini Kotor

Terkini.id, Jakarta – Ferdinand Hutahaean mengomentari tudingan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari bahwa ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. 

Menurut Ferdinand, tuduhan tersebut hanyalah opini kotor yang tidak memiliki bukti dan tidak sesuai fakta.

“Buzzer sedang digerakkan untuk terus membangun opini bahwa seolah yang tak lulus tes wawasan kebangsaan ini memang araa perintah Presiden,” kata Ferdinand melalui akun Twitter-nya pada Rabu, 12 Mei 2021.

Baca Juga: Ferdinand Sebut Habitat Rombongan Setan dan Utusan Anak Setan, Netizen:...

“Ini jelas tuduhan tanpa bukti dan tidak sesuai fakta. Ini hanya opini kotor yang dirancang oleh kaum tak layak di KPK,” tambahnya.

Dilansir dari Detik News, Feri Amsari sebelumnya menyampaikan penilaiannya bahwa ada perintah Presiden Jokowi di balik penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Abaikan Saran dan Masukan, Rizal Ramli: Indonesia dalam...

“75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut,” ujar Feri, Selasa, 11 Mei 2021.

Dia menyebut penonaktifan ke-75 pegawai itu bakal membuat KPK sepenuhnya menjadi alat bagi Ketua KPK, Firli Bahuri. 

“Dampaknya, KPK akan sepenuhnya menjadi alat Firli dan komisioner dalam pemberantasan korupsi. Cara ini terlihat dipaksakan dan sangat buruk,” kata Feri.

Baca Juga: Kembali Sindir Jokowi, Rizal Ramli: Ganti Presiden Baru Covid Anjlok

Elite PDIP, Hendrawan Supratikno membantah keras tudingan yang dilayangkan Feri kepada Jokowi yang merupakan rekan separtainya.

“Lho ini kok jadi dipelintir. Semua ini konsekuensi dari penerapan UU KPK yang baru (UU 19/2019). Seperti yang dikatakan Menko Polhukam, semua yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari batasan-batasan yang ada dalam UU tersebut,” kata Hendrawan, Rabu 12 Mei 2021, dilansir dari Detik News.

Hendrawan menegaskan bahwa partainya sangat anti terhadap tindakan korupsi. 

“Pemberantasan korupsi, betapa pun kita sangat anti terhadap korupsi, tetap harus diletakkan dalam bingkai kepentingan yang lebih besar, yaitu menegakkan konsensus-konsensus kebangsaan yang disosialisasikan MPR, atau yang pernah dipasarkan dengan istilah Sosialisasi 4 Pilar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya resmi dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Bagikan