Jokowi Setuju Revisi Undang-undang KPK, Ini Alasannya

Jokowi
Presiden Jokowi pertimbangkan terbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK. (Foto: istimewa)

Terkini.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menjadi menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan menyetujui revisi UU tersebut, Jokowi juga setuju supaya dibentuk Dewan Pengawas KPK yang punya wewenang dalam penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sesuai draf revisi UU KPK versi DPR.

Persetujuan Jokowi itu dinilai kalangan pegiat antikorupsi sebagai upaya untuk menggembosi wewenang KPK.

Diketahui, Jokowi rupanya punya usulan yang berbeda tentang SP3, berkaitan dengan jangan waktu penerbitannya.

“Jika RUU inisiatif DPR memberi batas waktu 1 tahun, kami minta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberikan waktu memadai bagi KPK,” terang Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Jumat, 13 September 2019 seperti dilansir dari Tempo.

Baca juga:

Jokowi mengungkapkan alasannya menyetujui wewenang penerbitan SP3 oleh KPK.

Dia berbicara didampingi Mensesneg Praktikno.

Menurut dia, penegakkan hukum harus tetap menjunjung prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan epastian hukum. Yang penting, dia berpendapat, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak.

Presiden menjelaskan bahwa ia telah mempelajari dan mengikuti secara serius masukan-masukan dari masyarakat, pegiat antikorupsi, dosen, mahasiswa, dan tokoh-tokoh bangsa yang menemuinya.

Jokowi mengungkapkan bahwa UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah berusia 17 tahun. Maka perlu ada penyempurnaan secara terbatas agar pemberantasan korupsi makin efektif.

“Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” ucap Presiden Jokowi.

Dalam rapat kerja pertama antara pemerintah dan DPR membahas revisi UU KPK tadi malam, Kamis, 12 September 2019, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah. Dia pun membacakan tiga pendapat dan pandangan Presiden Jokowi mengenai revisi tersebut.

“Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI,” kata Yasonna.

Komentar

Rekomendasi

Heboh Pesepeda Pakai Masker Meninggal kerena Kehabisan Oksigen, Ini Faktanya

Demo Kasus Kematian George Floyd, Kantor Polisi Dibakar Massa

Baru Keluar dari Lapas karena Pandemi Corona, Napi Ini Perkosa Anak Calon Istri

Gegara Jenazah Ditolak Maskapai, Pihak Keluarga Mengamuk di RSUD Kota Makassar

Aturan Akad Nikah New Normal: Hanya Bisa Dihadiri Maksimal 30 Orang

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar