Makassar Terkini
Masuk

Jokowi Tanggapi Jabatan Presiden Tiga Periode, Netizen: Percaya Sama Omongan Jokowi Sama Saja Menduakan Tuhan

Terkini.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi isu jabatan presiden tiga periode yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia.

Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya sudah sering mendengar wacana dan isu yang dimunculkan terkait penundaan pemilu.dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak bisa taat dan patuh pada konstitusi yang mengatur tentang masa jabatan presiden..

“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengarlah” Ujar Presiden Joko Widodo dalam kanal YouTube CNN Indonesia, sebagaimana dilihat pada Sabtu 2 April 2022.

“Tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas, kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi” Tegas Presiden Joko Widodo melanjutkan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi saat selesai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pernyataan Jokowi dalam menanggapi isu jabatan presiden tiga periode ini direspon oleh banyak netizen di kanal YouTube CNN Indonesia, salah satunya datang dari akun YouTube bernama Emil Sandi.

Menurut akun YouTube Emil Sandi, jika kita mempercayai omongan Presiden Jokowi, itu sama saja dengan kita menduakan Tuhan.

“Percaya sama Omongan Jokowi sama saja menduakan Tuhan” Ujar seorang pengguna YouTube bernama Emil Sandi.

Tangkapan Layar Cuitan Netizen Emil Sandi (CNN Indonesia)

Seperti diketahui, wacana mengenai jabatan presiden tiga periode kembali muncul menyusul isu penundaan pemilu 2024. 

Dilansir dari Kompas.com, wacana penundaan pemilu ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa banyak akun media sosial sepakat dengan dirinya untuk pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut Muhaimin Iskandar dari 100 juta subjek akun di media sosial, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan pengambilan keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data” Ungkap Muhaimin Iskandar dilansir dari Kompas.com