Kasus BLBI Dihentikan, Denny Siregar: KPK Era Abraham yang Mainkan Kasus Itu untuk Pencitraan

Terkini.id, Jakarta – Penghentian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita perhatian sejumlah pihak, khususnya kalangan aktivis antikorupsi.

Namun, sebagian menilai penghentian kasus BLBI itu dianggap wajar. Salah satunya penggiat media sosial, Denny Siregar. Menurut dia, SP3 terhadap tersangka Sjamsul Nursalim itu wajar saja karena memang tidak bersalah.

Dia pun menyentil KPK dulu, khususnya saat zaman Abraham Samad menjabat Ketua KPK. Menurut dia, kasus BLBI sengaja diangkat oleh KPK lama untuk pencitraan.

Baca Juga: Balas Sindiran Denny Siregar, Mustofa Singgung Abu Janda Jadi Ulama-ulamaan

“Salah satu pencitraan KPK dulu adalah kasus BLBI. Kasus BLBI ini seksi secara politis, karena disana ada Megawati yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden. Jadilah, KPK – jaman Abraham Samad – menari2 di isu itu. Saya juga curiga ini bisa jadi pesanan politis lewat KPK,” tulis Denny di media sosial.

Denny pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah mengkritik keras KPK yang lama yang dia anggap sangat politis. 

Baca Juga: Sebut Novel Ngotot Kembali Masuk KPK sampai Kerahkan Demo, DS:...

“Hasil tangkapannya kecil, tapi promonya lewat media besar. Mereka menutupi kelemahan mereka dengan pencitraan besar besaran,” tulisnya.

Terkait kasus Sjamsul Nursalim, Denny merasa heran karena KPK tiba-tiba membuka kasus itu, dan cuma membidik Sjamsul.

“Padahal yang menerima uang BLBI itu ya ada Hasjim Djojohadikusumo. Ada Fadel Muhammad. Tapi mereka sama sekali gak disentuh KPK,” ulasnya.

Baca Juga: Sebut Novel Ngotot Kembali Masuk KPK sampai Kerahkan Demo, DS:...

Menurut dia, dibanding dua nama di atas, Sjamsul Nursalim ini termasuk yang taat. Sjamsul mengembalikan uang yang dia pinjam dari BLBI. Dan karena dia taat juga hutangnya sudah lunas, Presiden Megawati akhirnya keluarkan surat pelunasan ( release and discharge ). 

“Udah dong, Sjamsul Nursalim pegang bukti pelunasan. Dari Presiden lagi..
Eh, tiba-tiba sama KPK dipermasalahkan bukti lunas itu. Ini ibarat kita dapat surat bukti lunas cicil mobil dari Bank, trus tiba-tiba ada yang gugat kalo bukti lunas dari Bank itu tidak sah? Kacau, kan ? ” tulisnya lagi.

Menurut dia, KPK yang lama sudah melakukan blunder. Bahkan sangat blunder. 

“Mereka menangkap Syafrudin Tumenggung, Kepala BPPN yang mengeluarkan surat bukti lunas itu atas persetujuan Presiden. Syafrudin akhirnya bebas, karena memang dia tidak bersalah. Wong dia hanya menjalankan tugas aja.

Waktu Syafrudin ini bebas, KPK sudah malu sebenarnya. KPK lama waktu itu dianggap malaikat, siapapun yang mereka tangkap pasti bersalah. Eh, ternyata Syahrudin gak bersalah, berarti KPK belum pasti bener dong kalo gitu ?? ” tulisnya lagi.

Abraham Samad Kritik SP3 BLBI

Untuk diketahui, Mantan Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya ikut berbicara terkait terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). 

Dia menilai terbitnya SP3 kasus BLBI terburu-buru. Samad awalnya bicara soal UU KPK hasil revisi. Dia menyebut salah satu efek buruk dari UU tersebut adalah kewenangan KPK untuk memberi SP3 kasus korupsi.

“Dulu kita tolak karena kita melihat banyak pasal-pasal di dalam yang bukan justru menguatkan, bahkan melumpuhkan, salah satunya ini, pemberian SP3,” kata Samad, Minggu 4 April 2021 dikutip dari detikcom.

SP3 kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih itu sendiri terbit pada Kamis 1 April 2021 Kasus ini disetop meski kedua tersangka diduga merugikan negara Rp 4,58 triliun.

Samad mengatakan, kalaupun SP3 mau diterbitkan sesuai kewenangan pada UU 19/2019, maka KPK harus membuat kajian mendalam soal alasan hukum terbitnya SP3. Dia menyebut SP3 kasus BLBI tak didasari kajian hukum mendalam.

Abraham Samad menilai alasan vonis lepas dari Mahkamah Agung terhadap Eks Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Tumenggung, di kasus BLBI tak cukup menjadi dasar terbitnya SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih.

“Itu tidak terlalu tepat jadi alasan SP3 BLBI. Harus ada analisis mendalam, analisis hukum kalau cuma itu, tidak terlalu tepat,” ujarnya.

Bagikan