Masuk

Kebutuhan ASN PPPK Nasional Akhirnya dibuka Pemerintah Sebanyak 530.028

Komentar

Terkini.id, Jakarta– Sebanyak 530.028 kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional tahun 2022 level Pegawai Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kebutuhan instalasi pusat dengan total sebanyak 90.690 dan total penetapan instansi daerah sebanyak 439.338. PPPK Guru daerah terinci sebanyak 319.716, PPPK Tenaga Kesehatan 92.014, serta PPPK Tenaga Teknis sebanyak 27.608.

Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PANRB mengatakan prioritas Pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non ASN.

Baca Juga: Hadiri Syukuran HUT Korpri ke 51 di Polda Sulsel, Sekprov Minta ASN Semakin Inovatif

Ia menyebut, komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional kebijakan ASN tahun 2022.

Dikutip pada Rabu 14 September 2022 pada keterangan tertulis “Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan.Fokus lainnya adalah  keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),”kata Anas.

Menurut Anas fenomena yang terjadi secara Nasional adalah penyebaran ASN dan belum merata. Sedangkan kebutuhan tiap tahun proses rekrutmen dan penyebaran sudah sangat transparan.

Baca Juga: Heboh, Pernyataan Jokowi Seputar Pemimpin Rambut Putih, Denny Siregar: Bukan Ganjar, Bapak Rambutnya Hitam

Arahan Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas,yaitu pemerataan SDM ASN.Proses rekrutmen juga harus jelas serta akuntabel.

“Jadi Permasalahannya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran.padahal Pak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa” ujar Abdullah Azwar Anas.

Abdullah Azwar Anas menilai ketimpangan terjadi bukan perkara jumlah saja,tetapi fenomena ketika sudah menjadi ASN, ASN suka berpindah-pindah.

Disamping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah terpencil menyebabkan distribusi ASN tidak merata.

Baca Juga: Dewan Pers Minta Presiden Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Beliau berharap ASN bukan ladang mencari pekerjaan melainkan untuk pengabdian dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Tetapi setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain. Maka setiap tahun banyak tempat di luar pulau jawa yang kekurangan nakes dan guru,”  katanya.

Setelah berdiskusi dengan BKN terkait aturan bagi ASN untuk melakukan perjanjian tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati.

Agar diharapkan  Kebijakan manajemen kepegawaian lebih tertata didukung dengan sistem yang berpengalaman.

“Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah muncul masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.” ujarnya

Setelah berkoordinasi intens Abdullah Azwar Anas dengan perwakilan kepala daerah terhimpun asosiasi agar mengurangi permasalahan tenaga non-ASN.

Menteri Kesehatan pun bekerjasama dengan Mantan Kepala LKPP untuk memperkuat ketepatan pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

“Aspirasi asosiasi pemda harus kita respons dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat,”ujarnya   (Sumber:CNN Indonesia)