Kecam Kekerasan Aparat, FPR Sulsel Aksi Respon Cepat di Gubernuran

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel lakukan aksi di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengecam kekerasan aparat terhadap mahasiswa dan pelajar dalam satu pekan terakhir. Jumat (27/09/2019).

Secara bergantian orator menyampaikan kecamannya terhadap aparat atas kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak dua orang di Kendari, kekerasan dan penangkapan terhadap mahasiswa yang menyampaikan pendapat yang terjadi di semua daerah seperti Palu, Makassar, Mataram, Sumatra, Kalimantan, dll.
Selain itu, Henry selaku koordinator aksi juga menyampaikan soal penangkapan Dandy Dwi Laksono (Jurnalis dan aktivis HAM) serta seluruh aktivis yang hari ini masih ditahan membuktikan bahwa pemerintahan jokowi semakin fasis dan anti demokrasi.
“Kita tau bersama bahwa subuh tadi, Dandy Laksono di tangkap aparat kepolisian, diluar itu juga telah banyak aktivis yang ditangkap hanya karena mengungkap kebenaran, utamanya aktivis yang intens mengabarkan kondisi dan kekerasanaparat TNI-POLRI terhadap rakyat Papua, hal ini adalah bukti akan fasis dan anti demokrasinya pemerintahan Jokowi,” kata Henry.
Monopoli dan perampasan tanah serta kebekaran lahan di Sumatra dan Kalimantan juga menjadi sorotan dalam aksi ini.
Bakrisal Rospa, orator dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulsel menyampaikan soal parahnya dampak yang timbul akibat kebakaran lahan, sementara pemerintahan Jokowi mengerahkan kekuatan ekstra untuk menghalau gerakan rakyat namun dianggap mandul dalam meyelesaikan soal kebakaran lahan serta merehabilitasi korban yang ditimbulkan.
“Protes rakyat utamanya pelajar dan mahasiswa meningkat dalam beberapa hari terakhir, namun hal ini ditanggapi dengan kekerasan secara brutal oleh aparat polisi. Hal ini berbanding terbalik dimana pemerintah Jokowi mengerahkan kekuatan ektra untuk memukul gerakan rakyat, tetapi mandul dalam menangani kebakaran lahan serta memulihkan korban kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.”
“Harusnya pemerintahan Jokowi secara serius mencari dan menyelesaikan akar permasalahan atas kebakaran, yakni mengadili pemilik perkebunan-perkebunan besar yang memonopoli tanah dalam skala luas yang merupakan aktor intelektual atas kebakaran yang terjadi,” kata Bakrisal.
Diluar itu, beberapa isu menjadi tuntutan dalam aksi ini, seperti tuntutan pembatalan RUU Pertanahan, KPK, dan KUHP, serta pengesahan segera RUU PKS, serta tuntutan untuk segera menarik kembali TNI-POLRI dari Papua sebagai dalang kekerasan dan penderitaan rakyat Papua.

Komentar

Rekomendasi

COVID-19 Secara Radikal Percepat Masa Depan Digital

Temukan Kejanggalan, Pemuda Desak Transparansi Pengelolaan Dana Covid-19 di Tamaona Gowa

Bain Ham RI Investigasi Laporan Warga Kongkalikong Dipengadilan Negeri Jeneponto

Penyaluran BBM dan LPG Berjalan Lancar Selama Lebaran, Pertamina Apresiasi Masyarakat Sulawesi

LKBH Makassar Dukung Kebijakan New Normal

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar