Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi meminta Dinas Pertanahan menyiapkan anggaran pembuatan sertifikat terhadap aset milik pemerintah kota.
Sebab, sebagaian besar aset pemerintah kota dinilai bermasalah.
Selain itu, legislator Gerindra itu pun miminta instansi terkait segera membuat alas hak aset pemerintah yang berpotensi diserobot pihak ketiga.
“Jadi saya melihat harus ada skala prioritas sekarang yang mana kira-kira yang berpotensi untuk dimiliki oleh pihak ketiga itu dijadikan cepat alas haknya, cepat dibuat sertifikatnya, jangan dibiarkan terbengkalai,” kata Kasrudi, Rabu, 24 Maret 2021.
Alas hak dan sertifikat tersebut dinilai sebagai upaya agar pemerintah kota tak kalah lagi di pengadilan.
“Kita memang kalah karena alas hak, supaya kita tidak kalah lagi kalau bicara soal aset. Tidak mungkin kita sertifikatkan semua langsung, paling tidak ada skala prioritas,” tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meyakini bahwa ada campur tangan di dalam tubuh pemerintahan yang memuluskan aset pemerintah dikuasai pihak ketiga.
“Yang jelas ada permainan orang dalam, pasti. Tidak mungkin dia berani tanpa orang dalam,” kata Danny.
Sebab itu, Danny mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki komitmen untuk menyelamatkan aset pemerintah kota.
Ia menyebut tak mungkin bersama-sama dengan ASN semacam itu.
“Cuek dengan tugas kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan aset dan merasa bukan urusannya. Saya tidak mungkin pakai orang seperti itu,” tuturnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.