Ketua Umum IGI Apresiasi Keinginan Sandiaga Uno Menghapuskan Ujian Nasional

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim (kanan).

Terkini.id — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menanggapi hasil debat ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang berlangsung, Minggu 17 Maret 2019.

Debat mempertemukan, Cawapres 01, Ma’ruf Amin dan Cawapres 02, Sandiaga Salahuddin Uno, mengangkat tema, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Khusus di bidang Pendidikan, Ramli Rahim menyebut, belum melihat solusi konkrit masalah pendidikan di kubu 01, problem penyelesaian masalah dengan mengandalkan BLK adalah sebuah solusi berlapis yang sebenarnya tidak efektif.

“Jika SMK program 4 tahun maksimal, pemerintah seharusnya tak membutuhkan BLK karena alumni SMK seharusnya siap kerja, sangat berbeda dengan alumni SMA yang memang mempersiapkan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkap Ramli melalui sambungan telepon, Senin 18 Maret 2019.

Mantan Politisi Partai Golkar ini menambahkan, seharusnya SMK yang dikuatkan dengan menghadirkan guru produktif yang memiliki kompetensi tinggi, lalu membangun sinergi dengan dunia Industri sehingga alumni SMK betul-betul siap kerja bahkan bisa bekerja di luar negeri.

“Besarnya jumlah pengangguran yang berasal dari alumni SMK adalah indikasi bahwa SMK kita belum maksimal. BLK hanya menjadi tambahan pekerjaan pemerintah yang seharusnya tak diperlukan jika SMK bisa maksimal. Ibarat sekolahan yang masih membutuhkan bimbil untuk sukses menghadapi ujian,” ucapnya.

Selain itu, problem utama dunia pendidikan kita adalah guru. 01 tak membahas banyak hal soal guru sementara 02 bertekad menaikkan status guru hanya pertanyaannya, dengan keterbatasan APBN.

“Tingginya kebutuhan guru dalam kondisi seperti saat ini dan tidak berimbangnya belanja pegawai daerah, apa yg bisa dilakukan?. Tekad meningkatkan status hanya sekedar tekad jika tak jelas cara menuntaskan masalah guru ini. SSU harusnya bisa memaparkan solusinya dengan tekad menaikkan status guru tersebut,” umbarnya.

Keinginan Sandiaga Uno menghapuskan ujian nasional patut diapresiasi karena selama ini ujian nasional hanya menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil yang jelas.

“Tindak lanjut ujian nasional yang diklaim pemerintah sebagai upaya pemetaan kualitas pendidikan tak terlihat di lapangan. Sebenarnya pemerintah Jokowi-JK sudah menawarkan skema baru untuk mengukur kompetensi siswa yang dinamai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Hal yang patut diapresiasi dari Kiay MA adalah upaya memperkuat Tol Langit yang selama ini telah membantu mempercepat upaya peningkatan kompetensi guru dan siswa,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini