Kisruh Pemilihan BPD di Bulukumba, Wabup Turun Tangan dan Hasilkan Keputusan

Wabup Bulukumba Turun Tangan urus kisruh pemilihan anggota BPD di Bulukumba

Terkini.id,Bulukumba – Setelah menerima aduan permasalahan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 17 desa yang berada di Kecamatan Gantarang, Rilau Ale, Ujungloe, Kajang dan Herlang, para camat didampingi tim pendamping dari pemerintah daerah mengekspos hasil evaluasi terhadap aduan yang diterima di desa wilayahnya masing-masing.

Ekspose tersebut disampaikan pada rapat penyelesaian permasalahan pemilihan BPD yang dipimpin oleh Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, di ruang rapat Bupati, Kamis, 25 Juli 2019. Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Andi Hamzah Pangki, serta Kepala Dinas PMD Andi Roslinda bersama jajarannya selaku leading sektor pemilihan BPD.

Menurut Andi Roslinda bahwa apabila terjadi permasalahan pada hasil pemilihan Anggota BPD maka, yang menjadi rujukan adalah Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.  Dimana dalam Pasal 12 ayat (1) mengatakan dalam hal terjadi permasalahan dalam pemilihan calon anggota BPD, maka pengaduan disampaikan secara tertulis kepada panitia paling lama 1 x 24 jam sejak pelaksanaan pemungutan suara.

Kemudian ayat (2) mengatakan penyelesaian permasalahan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh Camat dalam jangka waktu paling lama 30 hari.

“Jadi tidak ada kewenangan Dinas PMD untuk memutuskan permasalahan pemilihan anggota BPD. Tetap camat yang memutuskan, namun sebelumnya camat didampingi tim pendampingan yang terdiri dari unsur Dinas PMD, Inspektorat dan Bagian Hukum,” ungkapnya.

Adapun kesimpulan hasil penyelesaian kisruh pemilihan anggota BPD tahun 2019 sebagai berikut:

1. Terdapat 2 Desa yang direkomendasikan oleh pemerintah kecamatan untuk pelaksanaan pemilihan ulang secara keseluruhan yaitu Desa Manyampa dan Desa Bontobiraeng.

2. Untuk Desa Bontoraja direkomendasikan oleh pemerintah kecamatan untuk pemilihan ulang pada Dusun Sawere serta pelaksanaan seleksi tambahan pada Dusun Dusuru.

3. Keputusan untuk Desa Swatani belum ada oleh karena masih akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap aduan.

4. Masing-masing Pemerintah Kecamatan telah berkesimpulan bahwa pada 13 desa lainnya yaitu Desa Balong, Desa Lonrong, Desa Bijawang, Desa Seppang, Desa Tugondeng, Desa Gunturu, Desa Lolisang, Desa Pantama, Desa Maleleng, Desa Bontobaji, Desa Karama, Desa Bontomacinna, dan Desa Bontomasila dinyatakan selesai dan tidak ada permasalahan.

Berita Terkait