Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel menggelar Dialog Publik.
Dialog yang mengangkat tema “Intervensi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Daerah Berbasis Literasi” ini dilaksanakan di Aula Hotel Trisula Jalan Topaz Makassar, Sabtu, 19 Januari 2019.
Hadir sebagai pemateri Tokoh Literasi Sulsel Alwy Rahman, Pengamat Tata Ruang Moh Muttaqin Azikin, Bappeda Sulsel Muh Syakir, dan Wakil Ketua KNPI Sulsel Agus Rasyid Butu.
Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra mengaku bahwa akan mengawal persoalan ini sampai lahirnya kebijakan publik.
“Pemerintah perlu memberikan ruang publik berbasis literasi bagi anak muda misalkan di taman pakui, benteng somba opu, rotherdam dan ruang publik lainnya,” ungkap Imran kepada Media.
- Vonny Ameliani Satukan Tiga Ketum KNPI, Sulsel Siap Jadi Tuan Rumah Pemersatu Pemuda
- Vonny Ameliani Dilantik Sebagai Ketua KNPI Sulsel, Dihadiri Tiga Ketua Umum DPP
- PB PMII Meminta Pemprov Sulsel Tidak Memberikan Legitimasi Pelantikan Kubu KNPI Fadel
- Ketua OKP Sebut Vonny-Irfan Darmawan Ideal untuk Kemajuan KNPI Sulsel
- Sehari Setelah Terpilih Sebagai Ketua KNPI Sulsel, Vonny Hadiri Musyawarah Pemuda LIRA
Ia mengatakan, bahwa tidak perlu berwacana terus, harus ada aplikasi yang riil.
“Kami tidak sedang bermain dalam menginisiasi ini. Secepatnya kami menyurat ke Gubernur Sulsel untuk meminta ruang literasi,” imbuhnya.
“Ini juga bagian dari merespon komunitas-komunitas Literasi untuk membuat ruang literasi di Sulawesi Selatan, sebab banyak komunitas yang masih bergerak sendiri, harusnya ada wadah pemersatu,” tambah Imran.
Terpisah, Tokoh Literasi Sulsel, Alwy Rahman mengatakan bahwa literasi adalah jalan membaca peradaban.
“Sudah keharusan menyambut semangat literasi sebagai perwujudan pemerintah merealisasikan keadilan melalui ruang,” tutur Alwy.
Moh Muttaqin Azikin selaku pengamat tata ruang menilai bahwa kita bukan miskin ruang literasi melainkan memang tidak tersedia ruang berbasis literasi.
Menurutnya, ruang publik kita banyak dikuasai koorporasi.
“Masalah tidak adanya ruang literasi juga disebabkan karena minimnya ruang yang diberikan pemerintah dalam mengakomodir masukan dari para pegiat literasi dalam proses pembahasan dokumen perencanaan,” katanya.
Muh Syakir mewakili Bappeda Sulawesi Selatan menjanjikan akan melakukan audiens dengan Gubernur.
“Ini harus dikawal bersama,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.