Koordinator Bantuan PKH Jeneponto Siap Mundur Jika Terbukti Melakukan Pemotongan

PKH Jeneponto
Ratusan aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto ditemui langsung oleh Wakil Bupati Paris Yasir

Terkini.id, Jeneponto – Ratusan aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto ditemui langsung oleh Wakil Bupati Paris Yasir, Selasa, 15 Januari 2019.

20 orang perwakilan pengunjuk rasa termasuk penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima Paris Yasir di ruang kerja Wakil Bupati Jeneponto.

Dalam pertemuan itu, juga hadir Wakapolres, Kasat Intelkam Polres Jeneponto, perwakilan Dinas Sosial, Koordinator PKH Jeneponto dan pendamping PKH Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala.

Paris Yasir yang memimpin langsung pertemuan itu memberikan kesempatan kepada pihak pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutannya, begitupun pihak Dinsos dan Kordinator PKH dan pendamping PKH.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan adanya pemotongan bantuan PKH, dan membawa bukti-bukti rekening koran para penerima manfaat bantuan PKH,” kata perwakilan pengunjuk rasa Edi Subarga.

Sementara dua Kordinator PKH Jeneponto menjelaskan tentang proses pencairan dana bantuan PKH dan jumlah dan bantuan PKH mulai tahun 2017 hingga 2018.

“Pada tahun 2017 jumlah bantuan yang diterima peserta PKH yakni 1.800 ribu dan pada tahun 2018 sesuai dengan aturan kementerian sosial terjadi penurunan, yakni 1.700 ribu lebih, dana itu langsung di transfer masuk ke rekening masing-masing peserta PKH,” ujar Koordinator PKH Sandra Dewi.

Jadi, kata Sandra, tidak ada celah bagi pendamping PKH memotong bantuan yang tersalurkan,

Mendengar penjelasan Koordinator PKH, perwakilan pengunjuk rasa meminta pihak Kordinator dan pendamping PKH, maupun pihak Dinsos agar membuat pernyataan jika terbukti adanya pemotongan bantuan PKH maka bersedia mengundurkan diri.

Paris yang menjadi penengah dalam pertemuan itu mengharapkan untuk membuat kesepakatan agar yang terbukti melakukan pemotongan bantuan PKH secara hukum, maka pelakunya harus mengundurkan diri.

“Kita buat kesepakatan yang terbukti melakukan pemotongan secara hukum maka pelakunya harus mengundurkan diri,” tegasnya.

Lanjut Paris, jadi tidak semua yang harus mengundurkan diri. Kalau ketua kelompoknya yang terbukti maka ketua kelompok yang diberhentikan langsung.

“Begitu juga pendamping dan Kordinator PKH jika dia yang terbukti melakukan pemotongan, maka dia harus mengundurkan diri,” tambahnya.

Pada pertemuan itu, pendamping, Koordinator PKH dan pihak Dinsos Jeneponto membuat pernyataan bahwa jika dirinya terbukti melakukan pemotongan di depan hukum, maka dia bersedia mengundurkan diri dari jabatannya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini