Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Wacana penundaan Pemilu 2024 masih ramai diperbincangkan. Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, turut menanggapi hal ini.
Ia menilai ada keganjalan dari kalim Luhut Binsar Panjaitan soal big data yang dikatakan setuju terhadap wacana tersebut.
“Pejabat publik bicara harus berdasarkan data dan fakta, serta wajib membuka data tersebut kepada publik,” ujar Anthony melalui akun Twitternya pada Rabu, 16 Maret 2022.
Sejauh ini, Anthony menilai Luhut hanya menyampaikan wacana tanpa memperkuat dengan bukti nyata.
Anthony menegaskan, sikap Luhut yang demikian sangat patut dikategorikan sebagai pejabat yang tidak patut dipercaya.
Maka diperlukan kesadaran diri dari Luhut untuk bisa menanggalkan jabatannya.
Pendapat ini memperoleh dukungan warganet.
“Beginilah kalau pemerintahan sudah dikuasai mafia-mafia oligarki semuanya berantakan harga-harga minyak goreng dikuasai mafia-mafia oligarki sudah tidak becus ngurusin urusan kebutuhan rakyat mending mundur saja semua ganti pemerintahan yang baru yang bersih dari mafia oligarki” tulis akun @Sofian42143091.
“Kalau tidak berguna buat rakyat lebih baik mundur daripada buat susah rakyat” tulis akun lain @EraDigitalBiz.
Selain itu, sebagian kalangan juga menilai apabila wacana tersebut dijalankan, Presiden Joko Widodo dianggap mengkhianati PDI Perjuangan, sebab sikap PDIP baik melalui Puan Maharani maupun tokoh PDIP lainnya sudah jelas menolak.
Bahkan bukan tidak mungkin Jokowi akan dipecat sebagai kader PDIP apabila justru mengikuti ambisi pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu 2024 ini.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.