Kudeta Demokrat Disebut untuk Perlancar Wacana ‘Presiden 3 Periode’, Ini Penjelasannya

Terkini.id, Jakarta – Masalah Kudeta Demokrat yang kini semakin meruncing banyak menimbulkan persepsi di dalam masyarakat. Timbul pertanyaan terkait skenario di belakang kudeta tersebut.

Salah satu persepsi yang muncul ke permukaan adalah bahwa kudeta Demokrat berkaitan dengan wacana yang sebelumnya sudah sempat berhembus kuat yaitu wacana ‘Presiden 3 periode.’

Salah satu tokoh yang mengaitkan kedua hal tersebut adalah Tengku Zulkarnain.

Baca Juga: Kapal China Masuk Wilayah Indonesia, Demokrat: Menhan Sibuk Bentuk Pengawal...

“Setelah Partai Demokrat nantinya sukses ‘dibajak’, akankah UU tentang calon Presiden boleh 3 periode mulus diluncurkan?” tulis Tengku Zul di akun twitter-nya @ustadztengkuzul pada Minggu, 7 Maret 2021.

Ade Armando, pakar komunikasi mengatakan bahwa memang telah berkembang suatu analisis bahwa kudeta Demokrat berkaitan dengan wacana memperpanjang masa jabatan Presiden

Baca Juga: Tanggapi Demokrat Disebut Partai Keluarga Cikeas, Ketum AHY: Apa Salahnya?

“Tapi saat ini juga berkembang analisis lain, Demokrat perlu dikudeta agar mereka bersedia setuju dengan rencana mengamandemen UUD 1945 sehingga masa jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang sampai tiga kali masa Jabatan,” ujar Ade, dikutip dari video yang ditayangkan di kanal youtube Cokro TV, pada Senin, 8 Maret 2021.

Menurut Ade, wacana Presiden 3 periode ini sudah banyak dilontarkan beberapa partai politik, namun Demokrat termasuk yang menolak.

“Wacana jabatan Presiden sampai 3 periode ini sudah banyak dilontarkan berbagai parpol. Masalahnya, Partai Demokrat tidak termasuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini. Karena itu, menurut analisis ini, pimpinan Demorkrat harus diganti,” ujar Ade.

Baca Juga: Sayangkan Rizieq Dianggap Musuh, Tengku Zul: Beliau Sebenarnya Aset Negara

Dilansir dari Republik.co, Partai Demokrat memang telah pernah menolak tegas wacana tersebut sebab dinilai bertentangan dengan semangat reformasi.

“Jelas ini bertentangan dan mengkhianati semangat dan cita-cita reformasi yang kita bangun dengan susah payah sejak 1998,” kata Didi Irawadi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat pada Selasa, 3 Desember 2019.

Dilansir dari CNBC Indonesia, 5 Desember 2019 Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menolak wacana amandemen tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar memilih untuk menunggu kajian terkait amandemen tersebut.

Partai yang disebut gencar mewacanakan adalah Partai Nasional Demokrat atau NasDem.

Namun, Presiden Joko Widodo sendiri telah pernah menyampaikan bahwa penolakan wacana tersebut.

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja,” ujar Jokowi pada Senin, 2 Desember 2019, dilansir dari Republika.co.

Sponsored by adnow
Bagikan