Langgar Statuta Unhas, Rektor Dwia Jadi Komisaris Independen PT Vale

Terkini.id, Makassar – Dosen Hukum Tata Negara Unhas, Naswar menilai rangkap jabatan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai Komisaris Independen PT Vale bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Ia beralasan hal itu bisa menghambat kerja-kerja rektor dalam dunia pendidikan. 

“Bisa menimbulkan konflik interest dan mengganggu kerja-kerjanya, pastilah itu,” kata Nazwar, Selasa, 29 Juni 2021.

Baca Juga: Resmi Mendaftar Calon Rektor, Prof Jamaluddin Jompa: Saya Telah Membulatkan...

Saat ini, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk. Ia menduduki jabatan tersebut saat rapat umum PT Vale pada bulan September 2020. 

Padahal, pasal 35 huruf c PP 68 Tahun 2013 tersebut mengatur, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta. 

Baca Juga: Calon Rektor Unhas: Prof Abdul Kadir dan Prof Farida Patittingi

Nazwar menilai aturan rangkap jabatan bisa menimbulkan multitafsir. Sebab, pada umumnya rektor tidak boleh menjabat di perusahaan BUMN. 

“Kalau itu secara umum, tidak menunjukkan apakah jabatan itu adalah di luar pemerintah karena BUMN itukan tidak termasuk. Itu bisa menimbulkan multitafsir, mereka bisa berlindung dari aturan yang umum itu,” tuturnya.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2015 Statuta Universitas Hasanuddin melarang rektor rangkap jabatan pada:

Baca Juga: Calon Rektor Unhas: Prof Abdul Kadir dan Prof Farida Patittingi

a. Organ lain di lingkungan Unhas, 
b. Badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain,
c. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah,
d. Badan usaha di dalam maupun di luar Unhas dan atau,
e. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.

Ia mencontohkan Rektor UI yang saat ini juga menduduki jabatan Komisaris di Bank BUMN, padahal di dalam statuta UI itu dilarang.

“Jelas dilarang menjadi komisaris, baik BUMN maupun perusahaan swasta,” ungkapnya.

Terpisah, Humas Universitas Hasanuddin Ishaq Rahman membenarkan bahwa dalam statuta rektor dilarang merangkap jabatan. 

Namun, kata Ishaq, dalam statuta tersebut tetap diperlukan interpretasi tentang jabatan. Sebab juga ada peraturan pemerintah yang mengatur ASN boleh merangkap jabatan. 

Ishak merujuk pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu poinya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan di pemerintahan, kecuali untuk penugasan sebagai pengawas dalam perusahaan.

Ishaq menyebut bila rektor menjabat Direktur PT Vale hal itu jelas dilarang dalam UU. Namun untuk jabatan Komisaris dibolehkan.

“Rektor juga kan ASN yang dibolehkan menduduki jabatan yang sifatnya pengawasan. Komisaris itu kan fungsi pengawasan, bukan fungsi eksekutif,” tuturnya.

Bagikan