LBH Makassar Minta Polisi Proses Ormas yang Pukuli Mahasiswa Papua Saat Demo

Terkini.id, Makassar – Tindakan arogan yang dilakukan Ormas terhadap puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua saat berdemonstrasi di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Selasa 26 Oktober 2021 kemarin, direspon keras LBH Makassar.

Sikap Ormas yang diduga menghalang-halangi serta mengintimidasi mahasiswa Papua berdemonstrasi disebut bertentangan dengan Undang-undang (UU).

Sebab apa yang dilakukan oleh mahasiswa Papua telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang kebebasan berpendapat di muka umum.  

Baca Juga: KALLA-LBH Makassar Gelar Pelatihan Paralegal Desa di Kabupaten Maros

“Yang dilakukan oleh mahasiswa Papua adalah hak menyatakan pendapat yang dilindungi oleh Undang-undang. Bukan sesuatu yang dilarang dan melanggar Undang-undang,” kata Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar Andi Haerul Karim pada terkini.id, Rabu 27 Oktober 2021.

Haerul justru menilai, tindakan yang dilakukan Ormas terhadap mahasiswa masuk unsur pidana.

Baca Juga: Kasus 7 Janin Bayi, Ibu Janin Sebut 7 kali, Ayah...

“Jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,” jelasnya.

“Apalagi tindakan penghalangan dan pembubaran menyampaikan pendapat dilakukan dengan kekerasan ini sudah jelas melanggar pasal 170 KUHP,” tambahnya.

Olehnya itu, Haerul mendorong pihak Kepolisian melakukan proses hukum terhadap Ormas yang melakukan tindakan kekerasan.

Baca Juga: Kasus 7 Janin Bayi, Ibu Janin Sebut 7 kali, Ayah...

Apalagi kata dia, di lokasi tempat kejadian kekerasan beberapa aparat kepolisian terlihat dan menyaksikan langsung tindakan arogan yang dilakukan oleh ormas terhadap para mahasiswa.

“Kepolisian sudah seharusnya melakukan proses hukum terhadap Ormas atau orang yang melakukan tindakan pembubaran dan pemukulan, penganiayaan secara bersama. Itu ada dalam Pasal 170 KUHP. Dalam Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada Pasal 7 ditegaskan bahwa aparatur pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dihadapan umum, menghargai sebagai legalitas, dan melaksanakan pengamanan,” jelasnya.

Dalam rilis yang dibagikan Front Mahasiswa Kerakyatan (FMK) di media sosial (medsos) Instagramnya menjelaskan kronologi aksi.

Aksi ini disebut mulai sekitar Pukul 14:30 Wita. Massa aksi dari jalan Andi Pangeran Pettarani menuju ke titik aksi depan kantor DPR Makassar.

Setelah tiba, massa aksi membentangkan spanduk dan mulai menertibkan diri dengan cara membentuk lingkaran dengan dikelilingi tali komando. 

Di titik aksi, Ormas dibawah pimpinan ZL disebut sudah ada. Dan seketika Ormas itu langsung melakukan serangan kepada salah satu massa aksi yang juga adalah Korlap.

Korlap disebut dicekik pada bagian lehernya juga dipukul pada bagian di bibir atasnya hingga pecah. 

Setelah itu, Ormas menarik spanduk dan mengelilingi masa aksi disertai tindakan menarik petaka-petaka yang dibawa mahasiswa. 

Ormas disebut mulai arogan dengan cara mendorong, menendang, melempar dan meminta massa aksi untuk membubarkan diri. Namun massa aksi masih bertahan dan tetap melanjutkan aksinya. 

Massa aksi yang sudah tidak tahan karena terus disudutkan mulai berusaha mengamankan diri dan melindungi diri dengan melempar balik Ormas sembari mundur kembali ke titik awal mereka kumpul.

Dalam insiden ini, tujuh orang mahasiswa mengalami luka-luka.

Bagikan