Legislator Akan Evaluasi Program Kerja Disbudpar Sulsel

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis. /Nasruddin

Terkini.id, Makassar — Tidak meratanya distribusi wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang tersebar di Sulsel, membuat anggota DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis berbicara keras.

Kunjungan wisatawan yang kurang ke sejumlah daerah, membuat pelaku industri kepariwisataan hingga pemerintah kabupaten dan kota mengeluh.

Karena itu, Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pun memberikan peringatan agar program kerja di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan bisa mengakomodir kebutuhan pelaku industri dan masyarakat yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel tersebut.

“Ada persoalan K3 atau Komunikasi, Koordinasi dan Kerja sama di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulsel. Kegiatan yang dilaksanakan masih terkesan parsial,” keluh Pemerhati Pariwisata Sulsel yang juga Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis melalui siaran persnya di Makassar, Selasa 15 Oktober 2019.

Menurut dia, komunikasi yang terjadi satu arah saja, tanpa meminta masukan dari berbagai pihak. “Ini perlu di evaluasi. Fatal kalau OPD di provinsi jalan sendiri,” kata dia.

Fungsi pengontrolan legislatif harus dioptimalkan, kata dia, guna menghindari terjadinya pemanfaatan anggaran yang tidak produktif.

Menurut Januar, setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk pimpinan OPD termasuk Disbudpar Sulsel akan berhadapan dengan lembaga legislatif.

“Kita akan bertemu di meja pembahasan. Silahkan buat program parsial. Kita lihat saja nanti, apakah program-program itu sudah sesuai dengan visi misi daerah SERTA PERDA di sektor kepariwisataan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Selatan, Hendra Nick Arthur menyampaikan beberapa keluhan dari sejumlah pihak termasuk pemangku kepentingan di sektor kepariwisataan yang selama ini belum pernah diundang secara resmi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program-program promosi pariwisata daerah.

“Disbudpar Provinsi terlalu sibuk dengan program yang baru sementara sejumlah program kerja yang diusulkan pelaku industri belum ada sinkronisasi sama sekali.

Kita ini malu, Dispar Makassar kelihatannya sudah siap dengan konsep Makassar and beyond. Mereka justru bisa mengakomodir kepentingan kabupaten yang lain. Ini yang perlu jadi perhatian kedepannya,” keluhnya.

Dia mengaku mendukung sikap legislatif provinsi yang akan melakukan evaluasi program kepariwisataan khususnya program yang tidak terintegrasi dengan program kerja di Kabupaten/kota.

“Pelibatan instansi vertikal lainnya seperti Bank Indonesia, OJK, Poltekpar Makassar dan lembaga lainnya kelihatannya masih belum terintegrasi dengan program di tingkat provinsi. OPD yang bersangkutan terkesan lupa jika fungsi di tingkat provinsi itu perwakilan dari pusat,” ujarnya.

Selain itu, dinas terkait selama ini hanya terjebak dengan kegiatan branding yang bersifat even, sementara promosi dalam bentuk advertising dan selling khususnya memfasilitasi pelaku industri melakukan kegiatan B to B, B to C hingga G to B masih belum jadi prioritas.

“Kabupaten/kota butuh variasi paket atau produk yang guidancenya ada di provinsi. Ini yang kami anggap fatal. Jika OPD di tingkat provinsi tidak menjalankan fungsi koordinasi dan kerja sama secara maksimal,” ucapnya

Berita Terkait