Listrik Mati Akibat Manajemen PLN yang Sangat Kacau

PADAMNYA listrik selama 12 jam lebih karena jaringan transmisi Jawa tengah putus.

Nah, karena sistem transmisi menggunakan interconnection maka apabila jaringan putus, terpaksa semua pembangkit listrik yang ada di Jawa- Bali harus dimatikan ( shutdown).

Mengapa? Agar tidak terjadi ketidak seimbangan tegangan listrik, yang bisa berdampak lebih parah. Selama proses perbaikan itu, terpaksa listrik di Jawa padam ( tentu daerah tertentu tetap nyala dengan tritmen khusus, management pencitraan).

Baca Juga: YBM PLN UIKL Sulawesi Salurkan Bantuan Modal Usaha untuk Pengayuh...

Setelah jaringan transmisi dapat diperbaiki, pembangkit listrik kembali dihidupkan.

Namun tidak bisa otomatis nyala. Karena sebagian besar pembangkit listrik yang besar itu menggunakan PLTU, yang tidak bisa langsung nyala.

Baca Juga: YBM PLN Salurkan Bantuan Pembangunan Rumah Quran Ubay bin Ka’ab

Harus melalui proses maintenance terlebih dahulu untuk bisa nyala.

Bagaimana dengan Jakarta? Yang jadi masalah adalah menghidupkan kembali PLTU sebesar 3.000 MW seperti Suralaya yang membutuhkan sedikitnya energi 300 MW. Sementara turbin cadangan tidak berfungsi dengan baik.

Akibatnya, sistem keamanan listrik untuk ibukota juga jebol dan blackout selama lebih 10 jam. Terpaksa menarik listrik dari pembangkit di Jawa barat. Maka terjadilah proses menghidupkan listrik berjalan lambat dan berdampak luas.

Baca Juga: Sambut Ramadan, PLN Permudah Pelanggannya Tambah Daya dengan Cara Ini

Menurut saya, apa yang terjadi pada PLN kemarin dapat dikategorikan bencana. Bukan bencana karena alam, tetapi akibat sistem management PLN yang ‘brengsek’. Dari tahun ke tahun PLN menyembunyikan borok yang parah.

Kejadian kemarin pernah terjadi 17 tahun lalu. Seharusnya tidak terjadi lagi sekarang. Bahkan tidak pernah terjadi di negara yang punya kapasitas listrik seperti di Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kelemahan PLN ada pada sistem perawatan transmisi dan ini sumber korupsi sangat besar.

Apalagi dengan sistem interkoneksi yang sulit diketahui cost efektif transmisi terhadap masing masing pembangkit listrik.

PLN itu dari sisi asset dan revenue, adalah BUMN terbesar di Republik ini. Namun, dari keadaaan itu juga terjadi Korupsi yang sistematis dan gigatis.

Hampir semua elite politik terlibat bermain kotor, dari sejak pembangunan pembangkit listrik sampai pada sistem transmisi yang menimbulkan biaya tinggi.

Walau begitupun, bukankah PLN untung? Ya, Namun untung yang tidak wajar bila dibandingkan dengan PLN negara lain, katakanlah seperti Malaysia.

Apalagi PLN adalah satu satunya BUMN yang dapat pinjaman dengan jaminan dari APBN. Ini benar benar beresiko terhadap kekuatan fiskal. Bila terus jadi sapi perahan elite politik.

Saran saya kepada Jokowi adalah pertama, tempatkan direktur PLN orang kuat yang tidak takut ditekan oleh siapapun, ya seperti BULOG sekarang.

Ia bukan diusulkan oleh elit politik. Tetapi benar benar profesional jauh dari transaksional jabatan. Secara pribadi saya sangat setuju Ahok jadi dirut PLN. Apalagi PLN itu menyangkut 50 juta konsumen yang memang harus dikelola dengan bersih agar tidak berdampak bencana politik.

Kedua, sistem interconnection harus direvisi ulang. Ini sistem jadul sejak era Soeharto di mana pembangkit listrik di Jawa belum semuanya tersedia.

Lebih baik mengubah sistem agar lebih baik daripada mempertahankan yang ada, yang kapan saja bisa putus dan dampaknya sangat besar merugikan masyarakat. Apalagi 70% ekonomi berputar di Jawa. Sehari saja listrik Jawa putus maka itu sama saja mematikan 70% sumber ekonomi nasional.

Ketiga, libatkan KPK untuk audit ulang semua PPA yang ada dan paksa untuk di revisi bila ada indikasi merugikan negara. Tangkap siapapun yang terindikasi terhubung dengan korupsi listrik. Keempat pastikan PLN segera IPO agar manajemen lebih transparan.

Sponsored by adnow
Bagikan