Mitra Terkini
Terkini, Sultra — Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (11/5/2026), guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung agenda penguatan pertahanan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, tersebut diterima langsung Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Turut hadir dalam rombongan Wakil Panglima Kopassus, Mayjen TNI Ferdial Lubis.
Andi Sumangerukka menjelaskan, salah satu agenda utama konsultasi membahas rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus di atas lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia.
“Pembahasan kami salah satunya terkait rencana pembangunan Markas Komando Grup 5 Kopassus yang akan dibangun di lahan bekas HGU PT Kapas Indah Indonesia,” ujar Andi Sumangerukka.
PT Kapas Indah Indonesia diketahui merupakan anak perusahaan PT Berdikari, salah satu BUMN, dengan status HGU yang telah berakhir sejak 31 Desember 2019. Luas lahan tersebut mencapai sekitar 2.393 hektare.
- Atasi Stunting, Wakil Bupati Sidrap Tekankan Orang Tua Selektif dan Perhatikan Asupan Gizi Anak
- Temukan Ayam Tak Segar dan Masakan Kurang Matang, Andi Nirawati Minta Prosedur MBG Diperketat
- Rumah Quran di Maros Besarkan Bayi Selama 8 Bulan, Bantah Tudingan Menahan Anak Orang
- Bupati Sidrap Nyatakan Dukungan Penuh Pembentukan Brigif dan Yonif Teritorial Pembangunan
- Gubernur Andi Sudirman Beberkan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 6,88 Persen Hasil Kerja Bersama
Menurut Gubernur Sultra, konsultasi dilakukan untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah dan penguatan ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sultra terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga agar proses pemanfaatan lahan tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Menteri ATR/BPN memberikan sejumlah masukan agar seluruh proses pemanfaatan lahan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya beliau siap mendukung,” tambahnya.
Andi Sumangerukka menekankan, langkah yang ditempuh pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Pembangunan fasilitas pertahanan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan di Konawe Selatan maupun Sulawesi Tenggara secara umum.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.