Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Belum lama ini, Presiden Jokowi kembali melontarkan ancaman reshuffle kabinet yang saat ini menuai perbincangan dibeberapa pihak.
Dimana, ancaman tersebut disampaikan Presiden Jokowi seiring tingginya angka impor sejumlah lembaga pemerintahan beberapa hari terakhir.
“Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle,” ucapnya.
Dalam keterangannya pula, Presiden Jokowi pun mendorong agar para menteri, gubernur, wali kota, dan bupati untuk memasukkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-catalog.
Sehingga, produk dalam negeri diharapkan bisa terdorong. Dikutip dari Galamedia. Jumat, 25 Maret 2022.
- Usai Dilantik Presiden Jokowi, Kepala BPOM Taruna Ikrar Langsung Tancap Gas
- Putri Mantan Bupati Bantaeng Sambut Presiden Jokowi
- Kunjungi Desa Layoa, Presiden Jokowi Jalan di Atas Slag Nikel Huadi Group
- Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar
- Presiden Jokowi Makan Siang di RM Aroma Laut Bantaeng
“Masukkan sebanyak-banyak. Saya minta kepada Kepala LKPP, Pak Nas. Kemarin 50 ribu sudah loncat ke 161 ribu masuk e-catalog. Akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta. Lompatannya harus begitu. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-catalog,” ujarnya.
Disebutkan, UMKM jika didorong meningkatkan produksinya pasti mau masuk e-katalog. Sebab, mereka akan mendpaat investasi yang tinggi.
“Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum. UKM kita mau tidak mau berproduksi lagi, investasi lagi, mesin tambah kapastias, karena apa? Ordernya ada, ini captive uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor? Gregetan saya,” ujanya.
Ia pun membongkar ada barang impor yang lantas dicap sebagai barang produksi dalam negeri.
“Sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin, heeh, jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringaktan dua kali,” tegasnya.
Atas penjabaran itu, Jokowi meminta kepada para menteri dan pejabat terkait untuk tidak melakukan pengadaan barang dan jasa secara impor.
Uang APBN dibelanjakan bukan untuk membeli barang impor.
“Begitu saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detil sekarang makro saja gak bisa, hilang pasti, target kita hilang, sekarang makro dilihat mikro dikejar. Cek yang terjadi, sedih, belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun, daerah, pak gubernur, wali kota, bupati Rp 535 triliun, lebih gede daerah,” ucapnya.
Lanjut “Sekali lagi, saya ulang pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan lagi Rp 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali, gak pernah kita lihat dan kita, ini kalau digunakan kita gak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah bisa 1,71 persen,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.