Soal Desakan MPR agar Sri Mulyani Dicopot, Istana: Penggantian Menteri Hak Prerogatif Presiden

Terkini.id, Jakarta – Soal desakan MPR agar Sri Mulyani dicopot, Istana: penggantian menteri hak prerogatif presiden. Heboh terkait permintaan Pimpinan MPR RI yang mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, akhirnya ditanggapi pihak Istana dengan buka suara.

Seperti diketahui, sebelumnya MPR RI melalui Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Jokowi memberhentikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menkeu RI.

Mensesneg Pratikno mewakili Istana mengatakan, segala hal berkaitan pengangkatan atau penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca Juga: Benny Tuai Sorotan Soal Kasus Brigadir J, Syamsul Arifin Minta...

“Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021.

Sebelumnya, permintaan agar Sri Mulyani dicopot sebagai Menkeu awalnya disampaikan Fadel Muhammad. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR.

Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus Terhadap Roy Suryo

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” demikian Fadel Muhammad menegaskan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 30 November 2021 kemarin.

Selain menyoal anggaran, sebut Fadel Muhammad, Sri Mulyani tidak menepati janji. Ia menyebut Sri Mulyani pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk enam kali kegiatan ‘Sosialisasi Empat Pilar’.

“Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji enam kali, tahunya cuma empat kali,” bebernya.

Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus Terhadap Roy Suryo

Fadel Muhammad mengaku sudah membicarakan tentang anggaran MPR yang terus turun kepada Presiden Jokowi. Kendati demikian, Sri Mulyani disebut tetap tidak menggubris.

“Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden, ‘Di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma empat orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun’,” paparnya.

“Presiden dan Mensesneg, saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran, dengan Bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia (Sri Mulyani) acuhkan,” imbuh Fadel Muhammad.

Selain itu, ia juga mengeluhkan sikap Sri Mulyani ketika diundang rapat membahas anggaran MPR. Menurut pimpinan MPR dari unsur DPD itu, Sri Mulyani pernah beberapa kali batal menghadiri rapat yang sudah diagendakan ulang.

“Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan. Kita undang dia, sudah atur waktu, semuanya, tiba-tiba dia batalin. Dua hari kemudian atur lagi, dia batalin,” jelas Fadel Muhammad.

Tidak sampai di situ, ia juga mengaku mendengar konflik Sri Mulyani dengan menteri lainnya sudah runcing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut para pimpinan partai koalisi pemerintah juga mengetahui kondisi tersebut.

“Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan Menteri Keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir di situ pimpinan-pimpinan partai politik,” beber Fadel Muhammad.

Lantaran beberapa alasan itulah, MPR meminta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menkeu. Ia bahkan menyebut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak becus mengatur kebijakan pemerintah.

“Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tegas Fadel Muhammad.

Bagikan