LPS Percepat Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah BPR yang Dicabut Izin Usahanya

Terkini, Makassar – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat membayarkan klaim simpanan nasabah atas BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Pembayaran klaim simpanan nasabah pada periode semester 1 tahun 2024 rata-rata cuma selama 5 hari kerja untuk pembayaran tahap pertama dan rata-rata selama 15 hari kerja untuk pembayaran tahap akhir, lebih cepat dibandingkan target UU LPS yaitu 90 hari kerja.

“Percepatan pembayaran klaim merupakan salah satu upaya LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah tidak perlu takut lagi menabung di bank karena aman dijamin LPS,” ujar Kepala Kantor Perwakilan LPS III – Makassar Fuad Zaen pada acara Temu Media di Makassar, Selasa 30 Juli 2024.

Pada semester 1 2024, terdapat 12 BPR/BPRS yang ditangani LPS lantaran dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank yang dicabut izin usahanya tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Selain itu, LPS juga telah membayarkan klaim simpanan nasabah sebesar Rp403 miliar pada periode semester 1 tahun 2024.

Secara total dari tahun 2005 – Juni 2024, LPS telah membayarkan klaim penjaminan nasabah sebesar Rp2,49 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Fuad juga memastikan bahwa LPS menjamin semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

Penyelamatan BIMJ

Belum lama ini, pada 29 Mei 2024, LPS berhasil menyehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ), yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR). Ini merupakan langkah terobosan dalam penanganan bank bermasalah, memungkinkan tindakan penyehatan oleh LPS dengan menawarkan kepada calon investor sebelum memutuskan opsi resolusi.

“Hal ini merupakan inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan dengan melibatkan calon investor atau pihak lainnya sebelum LPS memutuskan opsi resolusi,” ujar Fuad Zaen.

Persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi

Pada tahun 2024, LPS mulai menyusun peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU P2SK terkait Program Penjaminan Polis.

“LPS terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU P2SK,” ujar Kepala Divisi Surveilans Asuransi Rengga Gemilang Putra, pada acara Temu Media di Makassar, Selasa 30 Juli 2024.

Selain itu, LPS juga telah resmi menjadi anggota penuh International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS), sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 25 penjamin asuransi dari 22 negara. Dengan menjadi anggota IFIGS, LPS dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi dan mendapat sharing pengalaman dari pelaksanaan penjaminan asuransi di negara-negara lain yang menjadi anggota IFIGS.

Pencapaian LPS Lainnya

LPS mempertahankan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023. sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak 2014. Laporan Keuangan LPS selalu memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sepuluh kali berturut-turut sejak 2014.

LPS juga mendapatkan kategori “terjaga” dengan skor di atas rata-rata nasional selama tiga tahun berturut-turut dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, LPS meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan lain yang diraih LPS adalah HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Indonesia Region), atas komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan talenta terbaik.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.