Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Saat berdebat dengan massa aksi BEM UI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak buka big data soal penundaan pemilu.
Luhut menyebut memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut dan tak bisa dipaksa.
Hal tersebut disampaikan Luhut saat bertemu denga massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa, 12 April 2022.
“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak,” ujar Luhut sebagaimana dilansir dari Cnnindonesiacom. Selasa, 12 April 2022.
Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data.
- Luhut Nilai Prabowo Subianto Sebagai Sosok Pintar
- Luhut Sebut Sudah Tahu Gembong Ekspor Nikel ke China
- Luhut Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Kapan?
- Kritik Subsidi Mobil Listrik, Said Didu Berikan Contoh Alur Merampok Rakyat Melalui Kebijakan
- Rocky Gerung Singgung Pemberontakan G30S PKI usai Luhut Bantah Indonesia Dikuasai China
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu.
“Kamimendesak Luhut agar segera membuka informasi public berupa big data pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024,” ujar peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana.
Pernyataan Luhut dalam rapat umum tersebut, menurut Kurnia, tergolong undang-undang sebagai informasi publik yang harus diberikan setiap saat.
“Sehingga, jelas, tidak ada alasan bagi Luhut untuk menolak membuka big data yang disampaikan,” ujar Kurnia.
Sebelumnya, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari.
Luhut lebih lanjut mengklaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut. Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima.
Lebih lanjut, melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” ujar Luhut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menjamin tidak ada lagi spekulasi publik bahwa pemerintah akan menunda pemilihan atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerinth tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau yang berkaitan dengan soal tiga periode, “ ujar Jokowi, Minggu, 10 April 2022.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.