Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang dibahas kembali oleh Luhut. Ia mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut dilansir dari channel YouTobe Deddy Corbuzier pada Jum’at, 11 Maret 2022.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin” ujarnya.
Untuk memperkuat pendapatnya, Luhut mengklaim banyak contoh negara lain menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.
Namun Luhut menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, yaitu tetap taat pada konstitusi
Luhut mengklaim bahwa para pemilih PDI Perjuangan, Gerindra dan Demokrat sebagian besarnya mendukung agar pemilu 2024 ditunda.
Direkrut Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat, bahwa publik menangkap pernyataan Luhut ini terdengar seperti sedang memperjuangkan keinginan pribadinya semata.
“Seolah-olah beliau mendorong, atau punya keinginan untuk menunda pemilu. Padahal beliau berasal dari istana, itu yang ditangkap oleh publik begitu,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat, 11 Maret 2022.
Disisi lain Adib menyayangkan pernyataan Luhut terkait isu penundaan pemilu sebab telah melampaui tugas pokok dan fungsi sebagai menteri.
“Sebenarnya kapasitasnya pak Luhut ini apa sih. Kok semua-semuanya harus beliau. Saya kira yang berhak ngomong (soal pemilih DIP, Gerindra dan Demokrat dukung pemilu ditunda) ialah pengurus partai tersebut. Pak Luhut inikan bukan pengurus tiga partai itu,” tandas Adib.
Sebelumnya, LBP menyampaikan bahwa dasar pernyataannya tersebut dari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
Ungkapan Luhut ini semakin menuai kecaman dari masyarakat Indonesia. Sebagian besarnya bersuara melalui sosial media.
“Jika ada gerombolan yg ingin koruptor tidak dihukum, dimaafkan saja maka itu bukan aspirasi tapi otak kriminal Begitupun jika ada yang usulkan penundaan pemilu itu bukan aspirasi tapi begal konstitusi, melawan negara, musuh bersama lawan!” tulis akun @ekowboy2.
“Luhut Binsar klaim melakukan analisa big data kpd 110 juta percakapan di medsos berkaitan penundaan pemilu. Sementara Drone Emprit menganalisa, percakapan penundaan pemilu hanya 10,852 akun twitter. Netizen, berisiklah! Kalau anda diam, Indonesia akan dijual oleh pejabat” tulis akun lain @saidi_sudarsono.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.