Mahasiswa Indonesia di Taiwan Bantah Tuduhan Dipaksa Kerja dan Makan Babi

Terduga mahasiswa Indonesia di Taiwan dikabarkan dipaksa kerja buruh di pabrik

Terkini.id – Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan beredarnya kabar ratusan mahasiswa Indonesia menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwan. Informasi tersebut diungkap oleh seorang politisi Taiwan, Kuomintang Ko Chih-en.

Mendengar kabar tersebut, Pemerintah Taiwan pun tak tinggal diam dan membantah adanya mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Hsing Wu Science and Technology University.

Pemerintah Taiwan kemudian menjelaskan program kuliah magang yang diikuti para mahasiswa ini. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen.

Dalam pernyataan John C Cen yang disampaikan dalam jumpa pers di kantornya, Gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Januari 2018, mengatakan bahwa pemerintah Taiwan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Program Magang Industri-Universitas.

“Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam ‘Program Magang Industri-Universitas’ untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan,” kata John.

Konfrensi pers Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia terkait kabar kerja paksa mahasiswa Indonesia

John menegaskan para mahasiswa yang magang mendapatkan hak sesuai ketentuan. Dia juga membantah para mahasiswa bekerja lebih dari durasi yang ditentukan yaitu 20 jam.

“Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas,” ungkapnya.

John mengklaim Kementerian Pendidikan Taiwan sudah memonitor universitas-universitas ini sejak pertama kali diluncurkan yaitu pada 2017. Ada sanksi bagi universitas yang melakukan penyimpangan. Sanksi pertama yaitu yaitu menghilangkan hak universitas untuk ikut serta di program kerjasama industri-universitas sementara yang kedua yaitu universitas bisa dituntut.

Setelah kabar dugaan kerja paksa ramai beredar, pemerintah Taiwan mengaku melakukan penyelidikan dengan menerjunkan seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan. Pejabat itu mewawancarai para siswa pada 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

“Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut,” papar John.

“Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu,” sambungnya.

Selain itu, dalam pernyataannya, John juga mengklarifikasi kabar mahasiswa Indonesia yang mengikuti kuliah magang dipaksa untuk makan babi. Dia menegaskan hal itu tidak benar.

“Saya juga ingin mengklarifikasi beberapa laporan bahwa mahasiswa dipaksa makan babi, itu tidak benar. Itu benar-benar tidak benar, itu hoax,” ucap John dalam Bahasa Inggris.

Konfrensi pers Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia terkait kabar kerja paksa mahasiswa Indonesia

Terkait dengan munculnya berita dugaan kerja paksa itu, para mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu tersebut lantas membuat petisi.

Surat petisi tersebut dikirimkan ke beberapa media di Indonesia. Dalam surat tersebut mereka mengatasnamakan seluruh mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di Taiwan, khususnya mahasiswa Hsing Wu University yang tergabung dalam Program Industry-Academia Collaboration.

Mereka keberatan dan tidak setuju terhadap pemberitaan dan pernyataan yang dimuat di beberapa media di Indonesia tersebut.

Dalam pemberitaan di media yang dimaksud, disebutkan berita tentang mahasiswa Indonesia kerja paksa di Taiwan mengakibatkan kegaduhan, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil.

Dalam surat yang dibuat pada 2 Januari 2019, mereka menegaskan tidak ada kerja paksa dan tidak ada makanan mengandung babi untuk mahasiswa.

Petisi itu ditandatangani lebih dari 200 mahasiswa dari berbagai jurusan, di antaranya jurusan Tourism, Marketing, Teknologi Informasi, Informasi Komunikasi, dan Manajemen.

Komentar
Terkini