Makanan Siap Saji Berbahan Daging Tanpa Pengawasan Pemkot Makassar

Terkini.id, Makassar – Maraknya makanan siap saji berbahan baku daging dengan harga murah di Kota Makassar perlu pengawasan dari pemerintah kota. 

Hal itu untuk memastikan higienitas produk dan keamanan saat dikonsumsi masyarakat. Hanya saja, tak ada satu pun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar yang bertugas melakukan pengawasan.

Parahnya lagi jajanan tersebut merupakan makanan khas asal Makassar, seperti Coto dan Pallubasa. 

Baca Juga: Dinas Pariwisata Kota Makassar Gelar Pelatihan Pemandu Wisata

Sebagian masyarakat mempertanyakan sisi kesehatan makanan tersebut. Kendati harga daging melonjak tinggi, Coto dan Pallubasa masih marak dijual dengan harga murah.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlien Ariesta mengatakan pihaknya hanya melakukan pengawasan terhadap tata niaga berkaitan dengan jenis barang.

Baca Juga: Soal Tantangan Lorong Wisata di Makassar, Dosen Ekonomi Unhas: Pembangunan...

“Soal kesehatan atau higienisnya mungkin ada pihak lain yang berhak melakukan pengawasan terhadap produksi dan kesehatannya,” kata Arlien, Kamis, 16 Desember 2021.

Menurut Arlien, tata niaga usaha seperti itu merupakan bentuk upaya pemasaran kepada konsumen yang harus tetap memperhatikan berbagai aspek.

“Namun perlu tetap memperhatikan aspek-aspek teknis persyaratan lainnya termasuk pengawasan terhadap makanan layak konsumsi oleh instansi yang berwenang,” jelasnya.

Baca Juga: Soal Tantangan Lorong Wisata di Makassar, Dosen Ekonomi Unhas: Pembangunan...

Plt Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin mengaku selayaknya usaha makanan seperti itu harus diperiksa bahan baku utamanya (daging).

Ida, sapaannya, mengatakan bukan wewenang Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Ia juga tak mengetahui OPD mana yang berhak melakukan pengawasan terhadap bahan baku usaha Coto dan Pallubasa.

“Harus memang diperiksa dagingnya itu, tetapi saya tidak tau SKPD mana itu yang berhak melakukannya,” ungkapnya.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Herliyani menuturkan persoalan daging memang merupakan kewenangan pihaknya. 

Namun, pengawasannya hanya sebatas daging yang akan diolah dan di konsumsi oleh masyarakat. Soal pengolahan bukan tanggung jawabnya.

“Kita memang lakukan pengawasan terhadap semua daging, tetapi pengolahan menjadi makanan itu bukan wewenang kami,” ungkapnya.

Pejabat Direksi PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Makassar, Ahmad Susanto mengatakan pihaknya bakal mengelola daging yang langsung dari pemotongan.

Soal makanan siap saji yang dikeluhkan masyarakat, Ahmad memastikan bahan baku utama dari makanan murah meriah itu berasal daging impor yang bukan dari hasil pemotongan hewan dari Makassar.

“Kemungkinan itu daging impor, sementara kalau daging impor hewannya bukan di potong di sini. Kita di sini daging lokal yang setelah hewan disembelih langsung dipasarkan ke masyarakat,” pungkasnya.

Bagikan