Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengonfirmasi adanya rencana pemotongan gaji karyawan dari manajemen.
Meski demikian, Ahok mengaku hal itu belum diputuskan secara resmi dan masih dalam tahap perencanaan.
“Belum ada (keputusan pemotongan gaji). Manajemen ada rencana,” kata Ahok sebagai keterangan, Selasa 21 Desember 2021.
Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika dirinya sudah meminta kepada pihak manajemen bahwa pengurangan gaji harus dilakukan secara merata. Yakni dimulai dari jajaran atas (direksi) hingga sampai bawah.
“Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah,” ujarnya.
- Ahok Tanggapi PDIP Usung Anies di Pilgub DKI Jakarta
- Termasuk Ahok, 6 Petinggi Kementerian BUMN Mendadak Dipanggil Menteri Erick Thohir
- PDIP Tanggapi Hasil Survei Cagub DKI Jakarta yang Sebut Ahok Top Of Mind
- Ahok Sindir Orang Pintar Bicara: Syukur Tuhan Izinkan Mereka Kerja
- Sering Disalahkan Jika BBM Naik, Ahok Angkat Bicara
Dilansir melalui CNN Indonesia, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan direksi perseroan memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.
“Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah,” kata Hakeng.
Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
“Hal-hal itu seharusnya menjadi concern, bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan,” ujarnya.
Apalagi, tambah Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tak ada kenaikan gaji dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan Direksi Pertamina.
Sebagai informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 November 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.