Terkini.id, Jakarta – Masyarakat Indonesia beramai-ramai memberi julukan untuk Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembohong besar. Masyarakat menilai Luhut seperti badut politik yang rela mengeluarkan data tidak benar demi kepentingan pribadinya.
Julukan pembohong besar ini diberikan masayarakat kepada Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk respon atas beberapa pernyataan Luhut yang tidak bisa ia buktikan tatkala diminta untuk menunjukkan bukti.
Masyarakat juga menilai bahwa Luhut adalah orang yang gemar mementingkan bisnis pribadinya untuk melancarkan agendan nasionalnya, yakni mendulang dukungan untuk tiga periode.
“Luhut ini kayak badut politik, dia gemar mementingkan bisnis pribadinya untuk agenda nasional supaya bisnis lancar sampai bersuara 3 periode samoai mengeluarkan data yang tidak benar”, tulis warganet, dikutip dari media sosial Twitter pada akun @Elf***ng, Senin 18 April 2022.

Selain itu, masayarakat mengatakan bahwa keadaan seperti ini, fakta telah menunjukkan bahwa Luhut telah berbohong mengenai big data, seharusnya Presiden Jokowi memecatnya dari jabatan yang saat ini ia emban.
- Luhut Nilai Prabowo Subianto Sebagai Sosok Pintar
- Luhut Sebut Sudah Tahu Gembong Ekspor Nikel ke China
- Luhut Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Kapan?
- Kritik Subsidi Mobil Listrik, Said Didu Berikan Contoh Alur Merampok Rakyat Melalui Kebijakan
- Rocky Gerung Singgung Pemberontakan G30S PKI usai Luhut Bantah Indonesia Dikuasai China
“Seharusnya presiden memecat Luhut tapi Jokowi tidak melakukannya, Jokowi itu taku”, tulisnya lagi.
Seperti diketahui, salah satu klaim luhut yang dicecar masyarakat yakni kalim big data 110 juta pengguna media sosial menginginkan tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode, namun sampai saat ini big data itu tidak pernah ditunjukkan ke publik.
Sebelumnya, mahasiswa UI juga telah meminta Luhut untuk menunjukkan bukti big data 110 juta yang ia maksud, namun Luhut enggan menunjukkannya dan mengatakan kepada mahasiswa bahwa dia tidak memiliki hak untuk membeberkan big data klaimnya itu.
“Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya big data sama kalian?”, tanya Luhut kala ditanya BEM UI soal big data.
Diketahui, hasil Survey dan Polling Indonesia (SPIN) juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya dengan klaim big data Luhut soal penundaan pemilu 2024.
“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna media sosial terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaganya yang dipilih oleh publik”, kata Direktur SPIN, Igor Dirgantara.
Meski demikian, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku masih percaya dengan klaim big data itu. Kemudian, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
