Memahami Syarat Menang Pilpres Menurut UUD 1945

Pilpres 2019
Ilustrasi Pilpres 2019.(terkini.id/hasbi)

SEPERTI pada umumnya negara yang menganut sistem presidensil, Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum sebagaimana disyaratkan di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden haruslah merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pilpres secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Prinsip yang paling penting dalam Pilpres adalah kedaulatan rakyat.

Hal ini membawa implikasi bahwa Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh dukungan dari rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, persebaran dukungan merupakan hal mendasar, karena untuk mengakomodasi persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata.

Jimly kemudian mencontohkan bahwa seorang bisa saja terpilih menjadi Presiden karena populer di Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun di luar kedua daerah tersebut tidak terlalu disukai. Jika terjadi hal demikian, maka akan berbahaya bagi integrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, syarat persebaran dukungan dalam Pilpres adalah sebuah keniscayaan. Karena di samping masyarakat Indonesia merupakan negara yang sangat beragam secara kebudayaan, juga sangat beragam dalam hal persebaran populasi.

Sebagaimana disebutkan ketua KPU Arief Budiman, jumlah pemilih dalam Pemilu 2019 adalah 192.866.254 yang terdiri dari pemilih dalam negeri 190.779.969 dan 2.086.285 pemilih di luar negeri.

Pendapat Janedri M. Gaffar mengenai sistem Pemilu layak pula untuk disimak. Menurutnya, sistem Pemilu haruslah memperhatikan keanekaragaman Indonesia, bukan hanya aliran politik, etnis maupun agama, tetapi juga mempertimbangkan pluralitas wilayah baik populasi maupun sumber daya alam. Hal ini bertujuan agar semua keragaman dapat terwakili dan tidak menimbulkan kecemburuan yang mengancam integrasi nasional.

Bila kita membaca secara keseluruhan isi Pasal 6A UUD 1945, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memilih sistem suara terbanyak khusus. Maksudnya adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi selain memperoleh suara lebih dari lima puluh persen, yakni tersebar di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 50/PUU-XII/2014 menjabarkan beberapa norma penting mengenai mekanisme Pilpres yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

Norma penting menurut Mahkamah Konstitusi antara lain; Pertama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Ketiga, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa persyaratan keterpilihan melalui persebaran perolehan suara dua puluh persen di setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agar kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendapatkan dua legitimasi sekaligus, yakni suara terbanyak dari rakyat dan persebaran dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak demikian menurut Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjaga serta membangun keutuhan dan kesatuan NKRI, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pulau Jawa dan Bali meski wilayahnya terbatas namun memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal demikian berbanding terbalik dengan kondisi di luar pulau Jawa yang memiliki wilayah luas tetapi penduduknya sedikit. Mahkamah Konstitusi kemudian juga menganalogikan betapa kuatnya pengaruh pulau Jawa dalam keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jika ada pasangan calon yang memperoleh kewenangan mutlak di seluruh pulau Jawa ditambah satu atau dua provinsi di luar pulau Jawa yang padat penduduknya, maka sangat mungkin memperoleh lebih dari lima puluh persen suara rakyat. Karenanya kemudian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam NKRI.

Hal ini kemudian dipertegas lagi oleh Mahkamah Konstitusi dengan diktum: “…jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua”.

Dalam artian, menurut Mahkamah Konstitusi, persyaratan persebaran dukungan dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi tidak relevan untuk dipraktekkan jika Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pilpres 2019 sudah selesai dilaksanakan, perhelatan ini hanya diikuti dua kandidat yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selanjutnya KPU akan menetapkan hasil pemungutan suara paling lambat 35 hari setelah tanggal pemungutan suara yang berlangsung pada 17 April 2019. Hal ini diatur dalam Pasal 413 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Pilpres 2019 ini, maka menurut Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tidak berlaku syarat terkait sebaran suara dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres berlaku satu putaran), dan menghindarkan terjadinya pemborosan anggaran negara, ketidakstabilan politik, serta potensi konflik di kalangan akar rumput.

Berita Terkait
Komentar
Terkini