Wiranto Membeberkan Alasan Mengapa Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Tidak Mungkin Terjadi

Terkini.id, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto melakukan pertemuan dengan Ketua BEM Nusantara untuk membahas topik permasalahan yang sangat hangat yaitu Jokowi 3 Periode dan penundaan pemilu.

Terjadi beberapa adu pendapat dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 8 April 2022 ini. Salah satunya adalah mengenai kemungkinan Jokowi 3 Periode akan terealisasi.

Namun Wiranto memastikan itu semua tidak akan terjadi karena mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu memiliki hubungan langsung dengan UUD 1945.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa mari kita berbicara rasional, berbicara intelektual, sekarang pertanyaan yang kita sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa mungkinkah jabatan 3 periode, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan?” ujar Wiranto kepada detik.com, Jumat 8 April 2022.

“Dalam konteks UUD 1945, karena ketiga-tiganya akan menyangkut pasal-pasal dalam UUD 1945, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum lagi kita ramai membincangkan itu, tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin,” lanjut Wiranto.

“Yang pertama karena menyangkut UUD 1945, mengamendemen UUD itu persyaratannya berat sekali. Harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan presiden,” ujarnya.

Perubahan amandemen UUD 1945 yang selama ini diperbincangkan publik dan jajaran kabinet Jokowi juga dinilai sebagai sesuatu yang mustahil terjadi. 

Wiranto menjelaskan mengenai hal tersebut dengan perumpamaan jumlah partai politik yang setuju dengan ide Jokowi 3 Periode dan penundaan pemilu.

“Sekarang kita berpikir rasional, kita gunakan rasio kita untuk mencoba apakah itu mungkin? Ternyata memang jawabannya tidak mungkin, kenapa? Karena MPR itu kan DPR dan DPD, DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 yang setuju, 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, DPD tidak setuju, jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen?” tegasnya.

Tanda lain mengapa Jokowi 3 Periode tidak mungkin terjadi adalah seluruh lembaga pemerintahan tidak ada yang sedang mempersiapkan untuk melakukan penundaan pemilu.

“Yang kedua sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu yang mengisyaratkan persiapan-persiapan penundaan pemilu nggak ada,” ujar Wiranto.

Selain hal tersebut karena Indonesia dalam masa transisi akibat pandemi Covid-19, pemerintah terlalu sibuk mengurus hal tersebut sehingga tidak mungkin mengurus hal seperti Jokowi 3 Periode dan penundaan pemilu.

“Pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan, juga menyelesaikan mitigasi pandemi, jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto penundaan pemilu dan Jokowi 3 Periode merupakan sesuatu hal yang sia-sia untuk diributkan dan diperbincangkan khalayak ramai. Karena wacana tersebut merupakan sesuatu hal yang mustahil.

“Sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak akan dapat diimplementasikan, dan dilaksanakan karena alasan-alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan, memperdebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini kan sia-sia,” imbuh Wiranto.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.