Menko Ekonomi Ngaku Tahu Siapa Sponsor Demo UU Cipta Kerja, Tapi Tak Lapor ke Polisi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kumparan)

Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengaku bahwa dirinya tahu siapa dalang aksi demonstrasi yang memprotes Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind [di balik] demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Arlangga secara virtual, Kamis, 8 Oktober 2020.

Airlangga pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti memperjuangkan keberadaan UU tersebut karena berbagai alasan mendesak. Airlangga juga tegas mengatakan tidak akan diam hanya untuk mendengar demonstrasi.

Namun, di balik pernyataannya itu, Airlangga mendapat sorotan lantaran tidak mengungkap siapa bahkan tidak melaporkan orangnya ke penegak hukum.

Influencer di media sosial, Agustinus Edy Kristianto, menilai, pengetahuan Menko Perekonomian tersebut luar biasa dan berbahaya. 

Menarik untuk Anda:

“Ia tahu siapa di belakang aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Tahu siapa yang menggerakkan, tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayai.

Tapi cuma bicara, tidak mengadukan ke penegak hukum. Biar jelas pembuktiannya dan diadili pelakunya. Artinya bluffing semata dari seorang ketua umum parpol cum pengusaha yang malang melintang di sejumlah bisnis antara lain bisnis kertas hingga sekuritas,” tulis Agustinus di media sosial.

Agustinus kemudian lebih fokus mempertanyakan soal alasan mengapa Undang-undang itu dibentuk, siapa otaknya, dan mengapa dibuat dengan secapat kilat.

“Saya pikir Menko Perekonomian punya peran besar di situ. RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Diajukan oleh presiden (surat 7 Februari 2020). Materinya disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Lalu dibentuk panitia antarkementerian/antarnonkementerian.

Apakah ada para ahli/konsultan retainer pengusaha kakap di situ yang campur tangan dalam prosesnya? Bisa jadi ada. Bisa juga tidak. Saya tidak punya bukti.

Mengapa ia dibuat secara kilat (7 bulan) pada saat kritis pandemi seperti sekarang ini? Bukan hanya UU-nya yang dibuat serbakilat tapi juga peraturan turunannya (PP) yang ditargetkan Presiden Jokowi selesai dalam 1 bulan?

Kelabui Masyarakat 

Lebih lanjut, Agustinus menilai pemerintah telah melancarkan trik untuk mengelabui masyarakat dengan menggunakan nama ‘UU Cipta Kerja’ tersebut. Supaya masyarakat lebih tenang kagum.

“Ini cocok dengan fakta beberapa bulan lalu ketika para artis bin seleb medsos dikerahkan untuk meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja. Dinamakan Cipta Kerja supaya masyarakat ‘terhibur’ seolah punya harapan langsung kerja dan sejahtera. 

Ini mirip iklan salah satu lembaga pendidikan yang menjanjikan zona bebas pengangguran, kuliah setahun langsung kerja. Kerja apa, upah berapa, risikonya apa tidak disebut,” tambahnya.

Pada intinya, Agustinus menyebut secara formil dan intensi, UU ini bermasalah. 

“Rumusan tujuannya tidak jelas, pembentukannya tidak transparan dan terburu-buru, masalah dan solusinya melebar, sangat sentralistik dan berpotensi besar menyuburkan korupsi di tingkat pusat, tidak partisipatif melibatkan pelaku di setiap sektor, dan yang terpenting ia tidak menyelesaikan masalah karatan negara ini yakni korupsi pejabat sebagai penghambat utama kemajuan ekonomi.

Berikut postingan Agustinus selengkapnya:

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gatot Nurmantyo Ingatkan TNI Adalah Anak Kandung Rakyat

Bukan Buatan Prancis, Yakult Tegaskan Produk Asli Jepang

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar