Masuk

Hakim MK Minta Dukcapil Berikan Solusi Masalah Pernikahan Beda Agama

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Daniel Yusmic selaku Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membahas soal larangan pernikahan beda agama di Indonesia namun kenyataannya tetap terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bumi pertiwi. 

Oleh karena itu, Hakim MK Daniel Yusmic meminta kepada Dirjen Dukcapil agar memberikan solusi terkait masalah pernikahan beda agama.

Diketahui bahwa dalam UU Perkawinan terdapat larangan soal menikah beda agama. Namun bunyi ketentuan hukum yang terdapat pada UU Perkawinan tersebut memiliki makna berbeda bagi beberapa pihak.

Baca Juga: Mahfud Md Senang Dengan Banyaknya Kritik Terhadap Perpu Cipta Kerja

“Karena dalam kenyataannya, norma pasal itu kemudian diterjemahkan dari masing‐masing pihak yang ketika dalam kenyataannya ada perkawinan antar agama,” ujar Hakim MK Daniel Yusmic, dikutip dari detikcom, Selasa 5 Juli 2022.

Hakim MK Daniel Yusmic juga menyoroti soal pernikahan beda agama di Indonesia yang dilaksanakan selama dua kali sesuai agama masing-masing pasangan.

Walaupun berdasarkan aturan perundang-undangan hal tersebut haram, tapi di Indonesia hal tersebut sering terjadi.

Baca Juga: Muhammad Assaewad Minta MUI Bersikap Tegas Soal Pernikahan Beda Agama: Jangan Sampai Dilegalkan!

“Di dalam masyarakat bahkan yang terjadi itu karena pernikahan beda agama kemudian melakukan pernikahan dua kali. Menurut agama dari suaminya, kemudian juga menurut agama dari istrinya. Kalau perkawinan itu terjadi beda agama. Dari perspektif Pemerintah tadi tegas menyatakan bahwa itu haram, tapi dalam kenyataannya justru terjadi di Indonesia,” tutur Hakim MK Daniel Yusmic.

Oleh karena itu, Hakim MK Daniel Yusmic meminta kepada Dukcapil segera memberikan jalan tengan agar masalah pernikahan antara dua agama yang berbeda bisa terselesaikan.

“Sebenarnya kami minta untuk dari Pihak Dirjen Dukcapil, ya, bagian dari Pemerintah, untuk daftar selama ini perkawinan antar agama yang terjadi di Indonesia. Supaya bisa tadi yang disampaikannya oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, jalan tengahnya seperti apa?” ucap Hakim MK Daniel Yusmic.

Disisi lain, perwakilan dari Kementerian Agama berpendapat bahwa hasil penafsiran yang dilakukan beberapa pihak soal Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan adalah penafsiran yang salah.

Baca Juga: Soal Kebijakan MK Tentang Menteri Capres, Rizal Ramli Sindir Ipar Jokowi

“Makna hukum atau legal meaning ketentuan Pasal 29 UUD 1945 sebagai batu uji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan oleh Pemohon telah ditafsirkan secara keliru. Bahwa prinsip kemerdekaan dan kebebasan agama disamakan sebagai prinsip yang membolehkan perkawinan beda agama,” ungkap Kamaruddin Amin selaku Kuasa Kementerian Agama.

“Dan terhadap perkawinan tersebut dilakukan pencatatan sebagai tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara guna memberikan jaminan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara, serta sebagai bukti autentik perkawinan,” lanjut Pemerintah.

“Sehingga tidaklah mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dapat sebebas‐bebasnya melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan karena bisa jadi pelaksanaan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan justru akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati (respected), dilindungi (protected) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,” tambah Pemerintah.

Sebagai informasi, seorang warga Papua bernama Ramos Petege mengajukan uji materi kepada MK terkait aturan larangan pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan.

Ramos Petege yang penganut agama Katolik ingin menikahi pasangannya yang beragama Islam.

Namun pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan karena menurut UU Perkawinan pernikahan beda agama dilarang.

“Pemohon adalah warga negara perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda,” isi permohonan Ramos Petege.