Musrenbang Kecamatan Parepare, Setelah e-Planning Anggota DPRD Usul e-Data

Terkini.id, Parepare – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendukung Pemkot Parepare yang sudah memanfaatkan aplikasi e-planning atau perencanaan berbasis elektronik pada Musrenbang tahun ini.

Itu akan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun tidak cukup sampai di e-planning harus ditindaklanjuti dengan e-data  untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam menjamin bantuan tepat sasaran dan tepat manfaat.

Hal ini diungkap Ketua Komisi III DPRD Parepare, Rudy Najamuddin dalam Musrenbang RKPD 2021 tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Rabu, 12 Februari 2020.

Baca Juga: Buka Musrenbang RKPD 2022, Plt Gubernur Harap Penguatan Sinergitas Dengan...

“Ini pesan khusus untuk Bappeda. Jangan mati di e-planning tapi lanjut di e-data. Jadi akan online ke semua dinas terkait penerima bantuan. Akan mudah ditelusuri darimana ke mana bantuan itu, apakah tepat sasaran dan tepat manfaat. Karena banyak keluhan kenapa itu-itu saja yang terima bantuan. Nah, kalau e-data otomatis akan error atau tertolak oleh sistem kalau yang sudah terima bantuan. Tidak ada lagi penerima bantuan yang itu-itu saja,” tegas Rudy, legislator yang akrab disapa Pak Le.

Secara umum yang mencuat dalam Musrenbang Kecamatan Bacukiki Barat ini adalah masalah Basis Data Terpadu (BDT), BPJS Kesehatan karena adanya warga tidak terakomodir, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Kadinsos Parepare Jamin Tak Ada Pemotongan BST, Total Penerima 3.102...

Rudy menekankan, DPRD akan membentuk Pansus untuk menelusuri masalah warga tidak terakomodir BPJS Kesehatan. Selain itu, dia juga meminta Pemkot membentuk tim.

“Jadi Pansus DPRD dan tim dari eksekutif sama-sama bekerja. Nanti hasil kerjanya dipertemukan, dimana ketemu titik temunya dan solusinya,” imbuh politisi PPP ini.

Ketua DPRD Parepare, Hj Andi Nurhatina Tipu yang juga hadir dalam Musrenbang mengemukakan, segera mengundang SKPD terkait untuk hearing masalah BPJS Kesehatan dan masalah BDT maupun PKH.

Baca Juga: Kadinsos Parepare Jamin Tak Ada Pemotongan BST, Total Penerima 3.102...

“Hearing ini juga akan mengundang gabungan komisi DPRD supaya ada solusi yang dihasilkan,” kata legislator Partai Golkar dan mantan Camat Bacukiki Barat ini.

Camat Bacukiki Barat, Fitriany meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) kembali mensosialisasikan masalah BDT dan PKH, agar masyarakat tidak bingung.

“Masyarakat bingung mana BDT, mana PKH. Saran saya, Dinsos sebaiknya sosialisasikan kembali ke RT RW. Sebelum verifikasi dan turun ke lapangan, sebaiknya lakukan sosialisasi supaya masyarakat paham,” pinta Fitriany.

Permintaan Fitriany didukung Ketua RT Sumpang Minangae, Bahrum. Dia menekankan, setelah data turun dari pusat, seharusnya disosialisasikan kembali ke masyarakat agar terjadi pemahaman persepsi soal BDT dan PKH.

Tim Bappeda dalam Musrenbang Bacukiki Barat dikoordinir oleh Syarifullah. Saat bersamaan juga digelar Musrenbang di Kecamatan Soreang. Hadir anggota DPRD Parepare Hj Asmawati dan Hj Indriasari Husni.

Musrenbang dibuka Camat Soreang Dede Harirustaman. Tim Bappeda dikoordinir Andi Pangurisen.

Sementara Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen merespons usulan anggota DPRD untuk menghadirkan aplikasi e-data.

“Usulan yang baik. Semoga didukung dengan anggarannya. Karena 2021 Parepare sudah menerapkan e-planning, e-money, e-pokir, e-budgeting dan e-lainnya. Bapak wali kota memang menginginkan semua serba E E, agar semua transparan dan akuntabel,” tandas Zulkarnaen.

Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim menuturkan, adanya evaluasi dan menjadi aspirasi, menjadi tanda jika Masyarakat siap melakukan sejumlah terobosan. Dengan hadirnya inovasi tersebut akan menjadikan Parepare terbuka dalam menyajikan informasi publik.

“Kita menuju ke kota cerdas. Kita budayakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” jelasnya.

Bagikan