Nelayan Kodingareng Minta DPRD Sulsel Hapus Zona Tambang Pasir Laut

Tambang Pasir Laut
Nelayan dan Perempuan Pulau Kodingareng kembali turun ke jalan, mereka meminta RZWP3K direvisi dan zona tambang pasir laut dihapus.

Terkini.id, Makassar – Gejolak penolakan tambang pasir laut warga di Pulau Kodongareg terhitung sudah 8 bulan. Konflik antara warga dengan Pemeritah Provinsi Sulsel pun tak terhindarkan dan belum menemui titik temu.

Nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng kembali turun ke jalan, kali ini bergerak dari Masjid Al-Markaz menuju ke kantor DPRD Sulawesi Selatan. 

Para demonstran tersebut tampak berjalan kaki sambil memegang spanduk bertuliskan ‘Revisi RZWP3K, Hapus Zona Tambang Pasir Laut’.

Sesampainya depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, massa aksi langsung meneriakkan yel-yel ‘Tolak-Tolak-Tolak Tambang Pasir Laut, Tolak Tambang Pasir Laut Sekarang Juga’.

Aswan Sulfitra, Kordinaror Lapangan aksi sekaligus staf Pengorganisasian Rakyat WALHI Sulawesi Selatan berujar di depan sudah delapan bulan lebih nelayan dan perempuan Kodingareng menderita akibat tambang pasir laut. 

Menarik untuk Anda:

“Delapan bulan lebih juga wilayah tangkap nelayan dijadikan lokasi tambang’,” kata Aswan dalam orasinya, Senin, 30 November 2020.

‘RZWP3K telah menjadi momok menakutkan yang melegitimasi zona tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan. 

Oleh karena itu, mereka meminta zona tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan’ tambah dicabut.

Sementara, Koordinator Aliansi Perjuangan Nelayan Kodingareng, Iqbal menjelaskan bahwa ‘ibarat laut adalah orangtua, maka kami berdosa tidak menjaga laut kami’.

Ia mengatakan sebelum Indonesia merdeka, dirinya sudah mengenal wilayah tangkap ikat warga Kodingareng. Namun, saat ini justru dijadikan lokasi tambang pasir laut. 

“Kami jauh-jauh menyeberang dari pulau dengan satu tuntutan agar DPRD Sulawesi Selatan mencabut dan merevisi zona tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan” ungkapnya.

Sebab, kata Iqbal, tambang pasir laut telah merugikan dan berdampak besar bagi kehidupan warga di Kodingareng.

Tak berselang lama, beberapa perwakilan massa diundang masuk dan menyampaikan pernyataan sikap, sekaligus memberikan surat permohonan pencabutan peraturan daerah Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang RZWP3K. 

Salah satu perwakilan massa aksi yang ikut menyampaikan tuntutan, Suadi, menjelaskan hasil pembicaraan mereka dengan Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan. 

“Kami sudah menyerahkan surat dan menyampaikan aspirasi warga Kodingareng. Pihak DPRD Sulawesi Selatan berjanji akan menembuskan surat kita ke semua pimpinan fraksi dan dalam waktu dekat ini akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga Kodingareng,” ungkapnya.

Suardi mengatakan ini adalah kemenangan kecil. Namun, perjuangan masih panjang.

Ia pun meminta kekompakan warga pulau Kodingareng dan tetap semangat dalam memperjuangkan hak warga Kodingareng yang telah direnggut.

 

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Kemenparekraf Tolak Pengalihan Dana Hibah ke 2021 Pemkot Makassar, Pihak Hotel Kecele

Danny Pomanto Pastikan Bongkar Kasus Mark-Up Dana Bansos di Makassar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar