Niat Meliput Geladi Pelantikan, Wartawan Diusir Petugas dari Rumah Jabatan Gubernur Sulsel

Terkini.id, Makassar – Sungguh sangat ironis pelaksanaan geladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih yang mestinya bersifat terbuka untuk umum, pada Kamis 25 Februari 2021 tertutup untuk diliput oleh awak media.

Berdasar informasi yang beredar, sejumlah jurnalis dan pewarta foto yang bermaksud meliput geladi pelantikan calon kepala daerah dan wakil terpilih di Baruga Patingalloang Rumah Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan diusir petugas, yang berjaga di depan gerbang. 

Alasannya, kegiatan tersebut tertutup, tidak untuk diliput.

Baca Juga: Saksi JPU Tuntas Beri Keterangan, Kuasa Hukum: Belum Ada Dakwaan...

“Silahkan di luar pak, ini sudah kita atur. Silahkan hubungi nanti protokol,” kata seorang pria berbaju merah, celana coklat sembari menunjuk ke luar pagar, Kamis, 25 Februari 2021.

Awak media tidak hanya tidak boleh meliput geladi, tapi mereka juga tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan rumah dinas Gubernur Sulsel. Kecuali beberapa orang tamu lainnya, yang boleh masuk setelah diperiksa.

Baca Juga: Eks Pejabat Pemprov Klaim NA Intervensi Proses Lelang

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua PFI Makassar, Iqbal Lubis angkat bicara. Menurut dia, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar meminta kepada pihak Humas atau panitia terkait untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. 

“Tidak elok teman jurnalis terlebih pewarta foto yang sudah menunjukkn indentitas dan kelengkapan liputannya diusir dengan cara demikian,” kata Ketua PFI Makassar, Iqbal Lubis.

Alangkah baiknya, pihak Humas, atau Protokol yang disebut oleh bapak yang berjaga di gerbang atau pun panitia kegiatan pelantikan, bisa mengatur sejak awal alias berkoordinasi satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi pengusiran terhadap jurnalis yang ingin meliput.

Baca Juga: Eks Pejabat Pemprov Klaim NA Intervensi Proses Lelang

Iqbal menambahkan, Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 jelas dikatakan, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana kurungan penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” tandas Iqbal.

1 2
Selanjutnya
Bagikan