Terkini.id, Palopo – Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawas BKKBM Provinsi Sulawesi Selatan, Hartati, menyebut kota Palopo sangat layak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait penanganan kasus stunting.
Hanya saja, Hartati menyebut ada beberapa indikator yang tidak dipenuhi Kota Palopo sehingga tahun ini tidak meraih penghargaan dari pemerintah pusat.
Padahal dari segi penanganan kasus stunting di kota Palopo merujuk hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) kota Palopo berada di urutan keenam dalam prevalensi stunting di Sulawesi Selatan.
Sebagai contoh kabupaten Luwu Utara yang menerima penghargaan penurunan stunting sesuai hasil SSGI berada pada urutan 17 tertinggi di Sulsel. Dibandingkan Kota Palopo yang tidak meraih penghargaan berada pada urutan keenam.
“Angka penurunan kasus stunting di kota Palopo dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan signifikan sehingga menurut saya sebagai tim satgas pengawas BKKBM Provinsi Sulawesi Selatan yang ditugaskan di kota Palopo, kota Palopo sangat layak meraih penghargaan,” kata Hartati di Palopo Jumat 13 Oktober 2023.
- Resmikan Lapangan Gaspa, Gubernur Sulsel Dorong Semangat Olahraga Warga Palopo
- Pemprov Sulsel Alokasikan Rp278 Miliar Preservasi Jalan, Akses Luwu--Toraja--Palopo Jadi Prioritas
- Berkat Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel, Revitalisasi Lapangan Gaspa Palopo Segera Rampung
- Tidak Dukung FKJ-Nur, Anggota DPRD Palopo dari Nasdem Diproses PAW
- Pj Gubernur Sulsel Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Palopo
Hartati menyebutkan, salah satu indikator yang tidak dipenuhi kota Palopo sehingga tidak meraih penghargaan penanganan stunting secara terpadu karena kurangnya pengalokasian anggaran dari APBD kota Palopo.
“Indikator ini, terkait alokasi penganggaran yang minim dari APBD kota Palopo menyebabkan kota Palopo tidak meraih penghargaan, disisi lain daerah yang menganggarkan dana yang sangat besar untuk penanganan stunting dinilai memenuhi indikator sehingga meraih penghargaan,” katanya.
Adanya alokasi anggaran yang besar melalui APBD untuk penanganan stunting secara terpadu dan menyeluruh dari pemerintah daerah, kata Hartati dinilai pemerintah daerah konsen dalam penanganan stunting.
“Dukungan anggaran dari APBD sangat berarti dan menjadi indikator penilaian suatu daerah dalam penanganan stunting untuk meraih penghargaan,” kata Hartati seraya menambahkan bahwa rata rata alokasi anggaran APBD kota Palopo untuk penanganan stunting berada di kisaran Rp. 500 juta
Daerah lainnya di Indonesia mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penanganan stunting diatas angka Rp. 2 Miliar, bahkan lebih.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
