Masuk

Sebut Anies Merengek-rengek Minta Bantuan Pemerintah Pusat Atasi Banjir, PDIP: Sumur Resapan Gagal Total!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono sebut Anies Baswedan minta bantuan pemerintah pusat atasi banjir di Jakarta, bahkan dirinya sebut Anies seolah merengek-rengek.

Selain menyebut Anies Baswedan minta bantuan pemerintah pusat atasi banjir di Jakarta, Gembong Warsono juga bahkan sebut sumur resapan gagal total.

Menurut Gembong Warsono, Anies seolah-olah telah putus harapan program unggulannya bisa membenahi masalah banjir saat masa jabatannya akan berakhir sebentar lagi. Program Anies yang dimaksud Gembong adalah naturalisasi sungai.

Baca Juga: Soal Politik Identitas, PKB: Sedang Dibuat Pembusukan Kepada Anies Baswedan

Padahal, menurutnya, program utama Pemprov DKI dalam pengentasan masalah banjir adalah normalisasi sungai.

“Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan,” ujar Gembong Warsono dikutip dari Voi, pada Senin, 18 April 2022.

“Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi,” ujar Gembong Warsono melanjutkan.

Baca Juga: Mahfud MD Beri Komentar Terkait Kunjungannya ke Semarang Bertemu Ganjar Pranowo

Karena itu, kata Gembong, Anies akhirnya meminta pemerintah pusat membantu Pemprov DKI dalam penanggulangan masalah klasik di Jakarta tersebut.

“Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu,” cecar Gembong Warsono.

Dalam program normalisasi sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu.

Gembong Warsoni menilai Anies Baswedan seakan lupa bahwa penanganan banjir tak optimal karena sikapnya sendiri. Sebab, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi.

Baca Juga: Pandangan Surya Paloh: Anies Baswedan Akan Pimpin Indonesia dengan Sangat Baik

Namun, anggaran itu tak kunjung digelontorkan lantaran Anies dan jajarannya belum juga membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.

Barulah pada tahun 2022, Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.

“Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total,” ujar Gembong Warsono menandaskan.