Pegawai akan Mendapatkan Bantuan Rp 600.000 dari Pemerintah, Apa Syaratnya?

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
Ilustrasi jumlah dana bantuan yang diterima pegawai yang diberikan oleh pemerintah. Ilustrasi (Pixabay.com)

Terkini.id, Makassar – Bagi pegawai swasta (non PNS dan pegawai BUMN) rencananya akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai atau gaji langsung dari pemerintah.

Diketahui, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk skema dari program Pemulihan Ekonomi Nasionalis (PEN).

Pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam kondisi pandemi virus Corona.

Hal ini juga dikarenakan pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain memberikan bantuan berupa uang tunai, rencananya pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan.

Menarik untuk Anda:

Namun demikian, tidak semua pegawai akan mendapat bantuan tersebut. Ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, penerima bantuan dari pemerintah haruslah seorang pegawai dari sektor swasta (non PNS dan pegawai BUMN).

Kedua, pegawai yang bisa mendapatkan bantuan ini yaitu pegawai yang bergaji dibawah Rp 5 juta.

Selanjutnya, pegawai harus terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Jumlah bantuan yang kemudian didapatkan yaitu Rp 600.000 per bulan dan diterima mulai September sampai bulan Desember 2020, dengan target penerima bantuan mencapai 13,8 juta orang.

“Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan,” kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Kamis 6 agustus 2020.

Erick mengatakan, setiap karyawan swasta yang memenuhi syarat nantinya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Erick menyebut program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

“Bantuan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.

Menteri BUMN menyampaikan bahwa tujuan pemerintah menggelontorkan dana bantuan ini yaitu untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespons pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan, bahwa pegawai pemerintahan atau BUMN non PNS tetap mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan. Namun dengan catatan memiliki gaji dibawah Rp 5 juta.

“Di sini saya kira banyak teman-teman HRD, kita, BPJS Kesehatan sedang mensosialisasikannya, menggerakkan, menyampaikan kepada seluruh perusahaan-perusahaan industri untuk menyampaikan kepada seluruh pekerjanya agar segera menyerahkan nomor rekeningnya,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa sumber anggarannya diambil dari alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 695 triliun.

Bila disetujui, rencananya kebijakan ini akan diluncurkan pada bulan ini atau bulan depan. Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 tetap terjaga.

“Secepatnya setelah administrasi beres, harusnya di kuartal III 2020,” ujar Yustinus.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

HMPI Korwil Sul-Sel Sambangi Universitas Hasanuddin

Inilah 4 Pemain Tua di Serie A Yang Masih Eksis dan Menjadi Kunci Bagi Timnya

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar