Masuk

Pemerintah ‘Ngotot’ Pindahkan Ibu Kota Negara, PKS: Untuk Siapa Mega Proyek Ini Dibuat?

Komentar

Terkini.id, JakartaAhmad Syaikhu Presiden PKS mengungkapkan rasa heran kepada pemerintah yang terkesan ngotot memindahkan ibu kota negara (IKN) pada saat pandemi Covid 19 ini belum berakhir..

Kata Syaikhu, Presiden Jokowi dan beberapa kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa.

“Publik jadi bertanya-tanya, untuk siapa mega proyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?” tanya Syaikhu.

Baca Juga: Ismail Bolong Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Dia mengatakan pemerintah memakai alasan banjir dan berpotensi tenggelam, sehingga beralasan IKN perlu pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

Selain itu, Dia menyebut alasan tersebut tidak ilmiah dan terkesan membiarkan Jakarta tenggelam.

“Pertanyaan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam sehingga ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur?” tanya dia.

Baca Juga: Viral! Seorang Pria Berjubah Berteriak Ingin Perangi Orang Kafir

Di sisi lain, ungkap Syaikhu, akhir-akhir ini banjir justru melanda di kawasan sekitar calon IKN baru yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir?” kata Syaikhu. Dilansir dari Jpnn. Jumat, 31 Desember 2021.

Sementera itu sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet juga mengingatkan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ini berpotensi memperbesar bencana ekologis di daerah Kalimantan Timur..

Menurut Slamet, perpindahan IKN harus berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak boleh terburu-buru.

Baca Juga: Ismail Bolong Ngaku Ditekan Hendra Kurniawan Bikin Testimoni, Henry Yosodiningrat: Bohong dan Fitnah

Nantinya wilayah IKN Indonesia ini tersebar seluas lebih dari 250 ribu hektare dengan kontur wilayah mulai dari perbukitan, Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai di wilayah pesisir.

“Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Slamet di Jakarta.

Dikatakannya, penelitian ilmiah terkait dengan bencana ekologis sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindahkan IKN. .

Mengingat sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam dokumen Rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020.

“Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu saja potensi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut. Belum lagi terkait dengan lingkungan dan konservasi Wilayah IKN memiliki keanekakaragaman hayati yang sangat beragam,” ungkapnya.