Opini : Impor Mendominasi, Rakyat Tereliminasi

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Presiden Joko Widodo(Jokowi) merasa malu lantaran Indonesia tercatat masih mengimpor pacul. Padahal, industri di Tanah Air sudah mampu memproduksi sesuai kebutuhan yang ada.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pacul sepanjang Januari sampai September 2019 adalah 268,2 ton (detikfinance,8/9/2019).

Fakta menunjukkan kebanyakan impor pacul untuk pembangunan adalah dari China. Pengrajin merasakan sepinya permintaan pasar dan penurunan produksi sejak 5 tahun terakhir.

Kondisi sejenis terjadi pada impor semen. Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Andre Rosiade, menyebut pabrik semen Tiongkok di Indonesia terindikasi melakukan aksi banting harga (predatory pricing), akibatnya banyak pabrik semen di Tanah Air berpotensi mengalami kebangkrutan. (katadata.co.id,30/8/2019).

Menurut Andre,pemerintah harus melakukan hal konkret, diantaranya memerintahkan Mendag untuk mencabut Permendag nomor 7 tahun 2018 soal izin impor klingker dan semen. Saat ini menurut Andre, produksi semen di dalam negeri mencapai 110 ton, sedangkan konsumsi hanya mencapai 75 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus produksi semen mencapai 35 juta ton, sehingga Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor. Selain itu, pemerintah perlu mengeluarkan moratorium pembangunan pabrik semen.

Ia bahkan menilai Indonesia tidak perlu membangun pabrik baru hingga 2030. Kemudian, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha(KPPU) harus segera menyelidiki predatory pricing atau jual rugi ini. Karena ini bukan soal bisnis, ini juga soal kedaulatan negara.(katadata.co.id,30/8/2019).

Hal serupa juga terjadi pada pabrik baja. Penetrasi produk-produk baja impor masih mendominasi pasar Indonesia. Pada tahun lalu, baja impor menguasai separuh lebih pangsa pasar baja. Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim. (CNBCIndonesia,4/9/2019).
Silmy mengatakan, konsumsi baja pada tahun 2018 sebesar 15,1 juta ton, angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Rinciannya antara lain berasal dari produksi domestik 10 juta ton, impor 7,6 juta ton, dipotong ekspor 2,6 juta ton.

“Walaupun konsumsi meningkat, volume impor masih cukup tinggi dengan pangsa pasar mencapai 50,3 persen,”kata Silmy.

Publik protes,rezim merespon dengan program ala kadarnya, pemerintah menyampaikan akan berupaya agar neraca perdagangan dapat positif. Salah satu langkah dilakukan dengan meningkatkan kandungan lokal untuk kebutuhan barang demi kurangi impor. Langkah lain yang akan ditempuh, menginventarisasi daftar kebutuhan barang.

Dana yang besar lebih banyak dibelanjakan untuk impor, sehingga dampak pembangunan yang berlangsung tidak banyak dirasakan oleh industri dalam negeri, dan kontribusi pada perekonomian tanah air juga tidak terlalu terasa.

Dorongan impor bisa terjadi karena kemungkinan ada pejabat pemburu rente atau komisi dari aktivitas ekspor impor berbagai barang, serta pemberian atau perpanjangan kontrak. Sehingga mesti sebenarnya di dalam negeri ketersediaan barang itu mencukupi, tetap saja mereka membuat seolah diperlukan impor. Dari sana mereka mendapat keuntungan yg sebagiannya kemudian ditransfer kepada para pejabat itu.

Kemungkinan lain adalah terjadi sebagai balas budi atas pemilik modal kepada pejabat yang sekarang naik ke tampuk kekuasaan. Dulu ketika hendak meraih jabatan, para pejabat itu tentu memerlukan dana besar. Kebutuhan itu dipenuhi oleh para pemilik modal, tentu tidak gratisan. Ada kompensasi yang harus dibayar, diantaranya yang paling lazim adalah kemudahan izin atau privilage (hak istimewa dalam bisnis).

Dalam Islam,pengembangan usaha atau bisnis, pemodal sangatlah diperlukan. Bisnis akan didorong untuk berkembang karena ini akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang sangat penting dalam menyejahterakan masyarakat. Tapi dalam kaitannya dengan pemilihan pejabat politik, pemilik modal dicegah untuk intervensi.

Memperkecil peluang para pejabat dan para pemodal menyimpang, dalam Islam diatur mekanisme pemilihan pejabat. Pemilihan langsung kepala daerah seperti yang saat ini terjadi, membuka lebar intervensi para pemilik modal karena dengan pemilihan langsung seperti itu memerlukan biaya sangat besar. Inilah pintu masuk pemilik modal.

Pentingnya penanaman takwa yang sungguh-sungguh utamanya dalam diri para pejabat, karena takwa inilah yang akan mampu mengendalikan pejabat untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak berbuat menyimpang dalam kepemimpinannya, termasuk akibat tekanan para pemilik modal.

Harus pula ada kontrol kuat dari masyarakat atas sepak terjang para pejabat itu, termasuk kaitannya dengan para pemilik modal.

Tak kalah pentingnya adalah harus ada hukum yang setimpal kepada para pejabat yg menyimpang, jangan sampai terjadi hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Seperti itulah sistem Islam mengatur, pertalian jahat pengusaha dan pejabat yang sangat merugikan masyarakat dan negara bisa diatasi.

Wallahu ‘alam.

 

Citizen : Usaema Umar

Komentar

Rekomendasi

Kaplres Gowa Beri Arahan Buat CASIS Terpilih

Bulukumba Di Jaga Ketat Masuk dan Pergi Wajib Periksa pada Posko Covid-19 di Perbatasan

Pangkogabwilhan I Resmikan Rumah Sakit Covid-19, Ini Fasilitasnya

Bupati Enrekang: Pejabat Sekalipun Harus Patuhi SOP Jika Melintas di Pos Siaga Covid-19

Pakai Aplikasi Zoom, Bupati Enrekang Pimpin Rapat Lintas Perangkat Desa

Dosen Farmasi Unhas Bagi 170 Paket Sembako ke Masyarakat Kurang Mampu

Peduli masyarakat, Personil Polres Gowa Kunjungi Tokoh Masyarakat Menyampaikan Informasi Isi Maklumat Kapolri Tentang Covid-19

Jajaran Polres Gowa Bagi 1.000 masker 50 Ribu Brosur.

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar