Pemkot Instruksikan ASN Tak Terlibat Politik Praktis

Terkini.id, Makassar – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menghindari terlibat dalam politik praktis. Pasalnya, beragam sanksi mengancam ASN bila tidak menjaga netralitasnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Menanggapi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Makassar yang semakin dekat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muh Ansar mengatakan Penjabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb telah mengintruksikan seluruh jajaran untuk tidak berpolitik.

Saat ditanya terkait sejumlah isu yang mengindikasikan sejumlah camat mulai bermanufer politik, Ansar sontat terkejut dan mengaku tak tahu menahu perihal tersebut.

“Baru saya tau itu kalau camat pada sibuk urus politik,” kata Ansar, Rabu, 5 Februari 2020.

Ansar menilai, jika kabar tersebut benar dan bisa dibuktikan, maka tentunya akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang mengikat ASN tersebut.

Bila menyangkut persoalan kinerja, Ansar mengatakan, penilaian langsung dari internal pemerintah, namun ketika itu terkait dengan keterlibatan ASN di ranah politik maka Bawaslu dan KASN yang akan memproses.

“Kan adaji Bawaslu yang mengawasi adaji juga aturannya bagaimana kalau PNS terlibat politik,” pungkasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.