Pemkot Makassar Perkuat Sinergi dengan Komisi V DPR RI dan BBWS untuk Penataan Kota

“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” sambung Munafri.

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.

Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.

Selain aspek kebersihan, pembahasan juga mencakup pola penataan kawasan kanal agar tetap berfungsi dengan baik sekaligus mendukung estetika kota.

“Contohnya bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataan yang ada di dalamnya, sampai termasuk pengelolaan IPAL Losari,” ungkap Munafri.

Munafri berharap, melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, program penataan kota dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat Makassar.

Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi salah satu topik pembahasan.

Munafri menegaskan, penataan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat, khususnya para pejalan kaki, dapat dihormati dan dilindungi.

“Penataan PKL di atas trotoar juga kita bahas. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melihat bagaimana hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, bisa kita hormati,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pemeliharaan serta penataan kanal-kanal di wilayah Kota Makassar.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.