Pencegahan Stunting, Pemda Bulukumba Melalui Dinkes Gelar Workshop Konvergensi

Gelar workshop pencegahan stunting

Terkini.id, Bulukumba –  Saat ini isu stunting menjadi prioritas pemerintah dalam  pembangunan kesehatan.

Indonesia adalah negara kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting. Kabupaten Bulukumba sendiri per Oktober 2019 lalu memiliki anak balita yang mengalami stunting sebanyak 911 jiwa atau 3,59 persen dari jumlah balita 25.350 jiwa.

Atas kondisi tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Bulukumba menggelar Workshop Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, dengan mengundang berbagai stakeholder terkait yang berlangsung di gedung PKK Bulukumba, Jalan Anggrek, Kamis 12 Desember.

Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr. Wahyuni berharap workshop tersebut melahirkan penyamaan perspektif dalam mengintervensi jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bulukumba dalam penanganan diharapkan komitmen seluruh instansi terkait untuk menjadikan stunting sebagai skala prioritas.

“Melalui workshop ini diharapkan dapat memberikan kesepakatan acuan strategi penanganan stunting di Kabupaten Bulukumba,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto dalam sambutannya kembali menggugah komitmen dan cara kerja para pegawai pemda yang melakukan pelayanan di tingkat dasar seperti pelayanan kesehatan.

Menurutnya, ASN yang digaji negara seharusnya memiliki attitude dalam pelayanan yang lebih baik dibanding pelayanan yang diberikan karyawan swasta yang upahnya jauh lebih di bawah bahkan tak punya gaji pensiun.

“Saya ingin agar, setelah kembali dari kegiatan ini, semua Kepala Puskesmas melakukan konsolidasi dan berkomitmen untuk menurunkan angka stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak di 2020. Saya kira rumah sakit juga bisa berkomitmen, rumah sakit kita bintang lima jadi pelayanan seharusnya juga bintang lima,” tegasnya.

Dengan membangun komitmen, Tomy berharap kepala puskesmas dan staf-staf punya tujuan setiap harinya dan memperbaiki dan mempertahankan pelayanan yang baik.

Terpenting kata Tomy adalah meningkatkan softskill, bersikap ramah dalam pelayanan. Tomy berharap setelah workshop, masing-masing puskesmas melakukan pengecekan data jumlah stunting dan kasus lainnya yang berkaitan di wilayah pelayanannya.

Selain itu, Tomy mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk memastikan salah satu juknis pengelolaan dana desa terkait stunting menjadi pekerjaan pemerintah desa.

“Namun program yang dimaksud bukan pada studi banding yang pada akhirnya hanya berwujud perjalanan dinas, tapi kegiatan riil yang bersentuhan langsung dalam penanganan stunting,” bebernya.

Akademisi Unhas, Prof Veni Hadju, yang menjadi narasumber dalam paparannya mengatakan kasus stunting hanya dapat diselesaikan dengan penanganan lintas sektor, dengan fokus pada wilayah yang memiliki angka stunting yang tinggi.

Persoalan stunting kata dia adalah kasus yang lahir dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.

“Bisa saja bermula saat petumbuhan anak masih dalam kandungan, dimana 1.000 hari pertama merupakan masa emas pertumbuhan anak,” ungkapnya.

Dikatakannya dalam penanganan stunting harus dilakukan dengan dua intervensi yaitu spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan, seperti pengobatan, dan pemenuhan gizi.

Sedangkan intervensi sensitif dilakukan oleh sektor lainnya yang terkait dengan pembangunan kesehatan, misalnya Dinas Perumahan, PMD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak.

Di samping itu, HM Husni dari Dinas Kesehatan Sulsel, menambahkan, tingginya angka stunting di Sulsel terkhusus di Bulukumba berbarengan dengan angka kematian ibu dan anak.

Jika melihat dari angka, tidak menutup kemungkinan kasus terjadi tidak jauh dari Puskesmas dan dari lingkungan kita.

“Padahal jika kita aktif dan pelayanan baik itu dapat ditekan,” bebernya.

Untuk pencegahan dan pengurangan jumlah kasus stunting, menurutnya pelayanan di desa harus dioptimalkan dengan berkomitmen sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Layanan yang menjadi hak masyarakat dan kewajiban pemerintah yakni layanan kesehatan ibu dan anak, layanan menyangkut konseling terkait gizi, sanitasi dan air bersih, PAUD, dan jaminan sosial.

Komentar

Rekomendasi

Dokter Sekaligus Komandan Penanganan Corona Jatim Ungkap Kelemahan Covid-19

Tanpa Gejala, Kepala Bandara Hasanuddin Makassar Positif Corona

Imbas Corona, Maskapai di Indonesia Terancam Bangkrut dan PHK Karyawannya

Beredar Video Satpam Terkapar di Pinggir Jalan, Ternyata Hipertensi Bukan Corona

Salut, Sejumlah Pemuda Beri Bantuan Uang untuk Tunawisma di Tengah Wabah Corona

Update Kasus Corona di Sulsel, 33 Positif, 4 Meninggal Dunia

Sempat Tulis Pesan untuk Jokowi, Satu Jurnalis PDP Corona Meninggal Dunia

Badan Gemetar dan Tak Sadarkan Diri, Pria Ini Dievakuasi Petugas Medis Corona

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar