Penegakan Hukum Serampangan, Petani Soppeng Gugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkini.id, Makassar – Aparat penegak hukum diminta tidak serampangan dan tebang pilih menerapkan pasal dalam mempidanakan seseorang. 

Wakil Direktur LBH Makassar Edy Kurniawan Wahid mengatakan dampak penegakan hukum yang serampangan bisa menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara sekaligus. 

Hal itu terlihat dari kasus 3 petani Soppeng yang telah divonis bebas setelah sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2018. 

Baca Juga: Divonis Bebas Atas Akta Hibah Palsu, Daniel Duga Mafia Peradilan...

Mereka adalah Sahidin, Jamadi dan Sukardi, ketiganya tinggal dalam klaim kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. 

Ketiganya ditahan di Rutan Makassar kemudian dipindahkan ke Rutan Soppeng selama 150 hari, sampai akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng karena tidak terbukti bersalah.

Baca Juga: Merasa Dirugikan, Konsumen Perumahan Onsignia Oasis Minta Pendampingan Hukum Ke...

Mereka awalnya ditangkap oleh polisi kehutanan pada 22 Oktober 2017 dengan tuduhan merambah hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). 

Pada hari Rabu, 21 Maret 2018 PN Watansoppeng memberikan keadilan bagi ketiga petani Soppeng dengan menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan penuntut umum. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum keliru menerapkan UU P3H. Sebab, subjek hukum yang ditujukan dalam UU P3H adalah setiap orang yang menebang pohon dan berkebun secara terorganisasi untuk kepentingan komersial. 

Baca Juga: Diskriminasi Penegakan Hukum Lingkungan di Sulsel Ancam Masyarakat Kecil, Korporasi...

Tak berlaku untuk petani yang tinggal dalam klaim kawasan secara turun-temurun dan berkebun hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Putusan ini telah diperkuat oleh Mahkamah Agung, karenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Proses pidana, khususnya penahanan yang dijalani oleh 3 Petani tersebut tidak semata masalah hukum. Namun, berdampak pada masalah ekonomi, pendidikan dan tekanan psikis hingga kerugian materil akibat penahanan selama 150 hari. 

“Anak-anak dari 3 petani tersebut ikut merasakan dampaknya sebab ketiganya merupakan tulang punggung keluarga sehingga kebutuhan biaya pendidikan ikut terhambat,” kata Edy, Jumat, 19 Februari 2021.

Selain itu, juga berdampak terhadap istri dan keluarga lainnya. Sebab, penahanan tersebut membuat mereka tidak dapat menikmati hasil panen yang dipakai untuk menyambung hidup. Bahkan mereka membutuhkan biaya tambahan untuk membesuk selama penanahan.

Edy mengatakan Pada 29 Januari 2021, petani Soppeng mengajukan permohonan pra peradilan di PN. Watansoppeng terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng dan Menteri Keuangan RI, akibat perbuatannya melakukan penahanan kepada petani Soppeng yang berdampak pada kerugian materil maupun non materil. 

Sidang perdana kasus ini dijadwalkan pada 5 Februari 2021, namun pihak kehutanan dan Menteri Keuangan tidak hadir dalam sidang tersebut. 

1 2
Selanjutnya
Bagikan