Terkini.id, Makassar – Pengadaan 24 unit drone dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Makassar berpotensi menyeberang ke tahun anggaran pokok 2023. Pasalnya sudah tak memungkinkan masuk anggaran pokok 2022.
Sebelumnya masuk pada penganggaran perubahan 2021. Namun, pemenang tender tak menyanggupi sehingga dibatalkan.
“Sudah tidak bisa dimasukkan di anggaran pokok 2022 karena kemarin diusulkan di anggaran perubahan 2021. Tetapi kalau tidak bisa masuk di perubahan 2022, kami masukkan di pokok 2023,” kata Plt Kabid Sarana Damkar Nirwan, Selasa, 10 Mei 2022.
Diketahui 24 unit drone itu terdiri atas 16 unit Guard Drone dan 8 unit Medic Drone dengan alokasi total anggaran Rp3,2 miliar.
Damkar memang menganggarkan drone pada perubahan tahun lalu. Hanya saja karena masalah waktu maka tendernya gagal.
Ada tiga perusahaan dari Bandung yang menang tender waktu itu. Namun semuanya berbalik tak bisa menyanggupi karena soal waktu.
Awalnya, dia menjelaskan pemenang tender tak mampu menyanggupi. Lalu mereka diminta datang ke Makassar tetapi tidak kunjung datang. Lantaran tidak jelas, akhirnya pihaknya memutuskan untuk membatalkan.
“Idealnya, minimal sebulan waktu untuk mengadakan, tetapi kemarin (tahun lalu) memang sekira 20 hari saja, jadi mepet sekali,” ujarnya.
Drone Guard dan drone Medic masing-masing beda fungsi. Medic sendiri digunakan sebagai rescue dan mengangkat beban.
Sementara Guard Drone dilengkapi dengan inframerah yang dapat mendeteksi panas (malam-siang) dan memetakan jalur armada damkar saat ada lokasi kebakaran.
“16 unit Guard Drone dan 8 unit Medic Drone. Semua kecamatan dapat. Sementara Medic drone tidak semua kecamatan dapat, nanti ditentukan,” jelas Nirwan.
Harga satu unit Guard Drone berkisar Rp100 juta lebih, ada pula Rp90 juta lebih. Itu bukan unit saja tetapi ada semacam kamera termal untuk guard drone dan alat untuk angkat barang untuk medic khusus alat angkat barang.
Saat ini alokasi itu dinilai cukup. Namun, ia sangsi, pada tahun depan. Lantaran, biayanya bertambah, apalagi pajak naik menjadi 11 persen.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya mendukung rencana pengadaan drone itu.
Danny, sapaan akrabnya menerangkan, drone sebagai fasilitas penentu empat menit awal kejadian kebakaran.
“Empat menit itu menentukan kebakaran menjadi besar atau kecil. Maka dengan monitoring dengan drone, petugas dapat mengetahui arah ke mana akses pemadaman, korban, termasuk emergency lain,” terang Danny.
Tidak jauh beda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar juga tengah bersiap mengadakan empat unit Perahu Karet jenis sillinger.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra mengatakan dari diskusinya dengan BPNB bahwa jenis perahu karet itu paling direkomendasikan lantaran kualitasnya yang bagus.
“Tahun ini rencananya empat unit pengadaannya. Untuk penambahannya kemungkinan di perubahan,” kata Achmad.
Diketahui satu unit perahu karet sillinger berdasarkan harga pasar berkisar Rp250 jutaan.
Meski begitu, pihaknya juga kesulitan mencapai distributornya yangtidak banyak.
“Sampai sekarang belum ada distributor yang masukkan,” tuturnya.
Jika tak dapat maka BPBD maksimalkan distributor di seluruh Indonesia dengan mencari perahu karet dengan kualitas paling bagus, jika jenis sillinger tak ditemukan.
“Kalau harga satuannya sampai pada nilai harus lelang maka dilakukan. Sementara kalau silinder sudah pasti lelang,” imbuhnya.
Pun pada anggaran perubahan, rencananya pihaknya bakal menambah 10-an unit lagi dengan melihat kondisi saat ini, apalagi ia mengaku sudah berkoordinasi dengan BPKAD dan Bappeda.
Pengadaan ini dinilai harus segera dilakukan, pasalnya tiap musim hujan sebagian wilayah Makassar dilanda banjir sehingga butuh perahu karet dengan sarana evakuasi.
“Perlu disiapkan dari sekarang, insyaallah setelah lebaran pengadaan. Sebelum semester dua,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
