Sejumlah Pengamat Soroti Danny Pomanto Usai Tunda Pengumuman Direksi BUMD Makassar

Terkini.id, Makassar – Sejumlah pengamat menyoroti penundaan pengumuman hasil Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Makassar.

Kendati sejumlah BUMD tak sehat, pemerintah justru beralasan penundaan tersebut untuk mengkaji potensi penambahan jumlah direksi dan dewas. Dalam ketentuan Perda, paling banyak diisi 5 orang Direksi. 

“Nggak perlu ada penambahan direksi baru saat ini,” ujar Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan, Bastian Lubis, Selasa, 7 Juni 2022.

Menurutnya, bila pemerintah kota menambah direksi BUMD berarti harus mempunyai suatu kajian akademis. Sebab akan dibuatkan tupoksi atau jobdiscription. 

“Baik dilihat dari sudut ekonomisnya dalam bidang penggangarannya, efektifitasnya dalam bidang ketepatan dalam bekerja serta efesien dalam bidang waktu kegiatan tidak ada tumpang tindih,” tuturnya.

Belum Ada Repormasi Birokrasi

Sementara, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Deddy Tikson menyebut, penundaan pengumuman hasil seleksi lelang jabatan BUMD sarat kepentingan. Pasalnya, penundaan itu dilatarbelakangi oleh keinginan Wali Kota Makassar sendiri.

“Harusnya diumumkan kalau semua tahapan sudah selesai. Sesuai jadwal kan tanggal 4 Juni. Kalau ditunda, mau bilang apa lagi kita kalau sudah begitu karakter pemerintah,” katanya.

“Sekarang siapa yang punya kepentingan dengan penundaan ini? Kan kacau kalau begitu,” tegas Deddy.

Menurut Deddy, rencana penambahan jumlah pejabat direksi maupun dewan pengawas tak boleh disangkutpautkan dengan seleksi yang berjalan saat ini. 

Seharusnya, seleksi yang berjalan diselesaikan lebih dahulu, lalu penambahan pejabat digodok terpisah melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Penambahan pejabat itu kan namanya re-organisasi. Itu sudah bukan lagi kaitannya dengan pengisian jabatan yang sekarang ada. Kalau mau ada penambahan, lakukan setelah seleksi. Kan harus ditetapkan dulu strukturnya melalui Perwali. Kalau yang sekarang harusnya diumumkan dulu lalu di-SK-kan,” tuturnya.

Selain itu, Deddy mengindikasikan adanya unsur nepotisme dalam penundaan ini. Apalagi, sejumlah pelamar lelang jabatan ditengarai adalah orang dekat Danny Pomanto.

“Itu artinya sudah tidak menggunakan transparansi dan integritas dan tidak bebas KKN. Penundaan ini bikin kita jadi menyangka kalau memang wali kota masih mau melihat teman-temannya,” bebernya.

“BUMD itu dipakai sebagai sarang untuk memberi makan tim sukses. Artinya belum pada reformasi birokrasi. Tidak ada integritas,” sambungnya kemudian.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar beralasan butuh kajian mendalam ihwal potensi untuk memaksimalkan jumlah Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD. Bila merujuk pada Direksi sebelumnya, pejabat hanya berisi tiga orang.

“Jangan sampai kita lantik tiga saja, ternyata butuh empat. Atau jangan sampai kita lantik empat, ternyata kita butuh lima,” ucap Danny Pomanto.

Ia mengatakan sudah ada rancangan terkait jumlah Direksi dan Dewas masing-masing BUMD. Sehingga yang lolos hingga tahap wawancara, memilki peluang besar untuk bisa terpilih.

Danny mengatakan pengumuman hasil lelang jabatan BUMD akan diumumkan pekan ini. Ia menyebut tak ikut campur dalam seleksi.

Dia juga mengklaim belum melihat nilai psikotes hingga wawancara dari pejabat yang ikut seleksi.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.